28 Mar 2008

Sistem Informasi Kantor Pemerintah

Walaupun sudah lebih 20 tahun Sistem Informasi dikenal di Indonesia, implementasi di kantor pemerintah (baik pusat maupun daerah) relatif masih rendah dibandingkan dengan sektor swasta. Hal tersebut disebabkan selain karena adanya hambatan di dalam birokrasi, yaitu mulai dari UU, kebijakan pusat dan daerah, sampai pada organisasi dan tata kerja yang tidak mudah untuk diubah atau disempurnakan, juga karena keterbatasan yang dimiliki pada kantor pemerintah mendorong implementasi sistem informasi sesuai dengan batasan yang ada.


Berbeda dengan kondisi di kantor pemerintah, implementasi sistem informasi di sektor swasta tidak memiliki hambatan yang berarti, sehingga lebih mudah melakukan penyesuaian di dalam pemanfaatan sistem informasi. Bagi sektor swasta, sistem informasi serta business process reengineering dimanfaatkan untuk mencari solusi yang optimal di dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas kerja.

Berdasarkan pengalaman dan pengamatan selama ini, masih rendahnya implementasi sistem informasi pada kantor pemerintah disebabkan antara lain karena:
• belum adanya satuan kerja di suatu kantor pemerintah yang secara struktural bertanggungjawab di dalam pembangunan dan pengembangan sistem informasi ;
• keterbatasan di dalam penguasaan sistem informasi diatasi dengan suatu solusi yang ‘IT oriented’ sehingga berakibat berkembangnya pulau-pulau sistem informasi;
• rancangan sistem informasi berkembang secara parsial sesuai dengan kebutuhan masing-masing entitas kantor pemerintahan (satuan kerja), sehingga sulit untuk di-integrasikan;
• sistem informasi dilaksanakan secara mandiri di masing-masing satuan kerja tanpa adanya koordinasi sistem informasi antar satuan kerja, termasuk membangun informasi yang bukan menjadi tanggung jawab satuan kerja pembangun sistem;
• data dan informasi yang dibuat dan berada di luar kewenangan/tupoksi suatu satuan kerja/lembaga tidak dapat dijamin keakuratan dan tanggungjawab kelayakannya, sehingga akan menjadi suatu area yang berisiko tertinggi;
• belum terbangunnya budaya bekerja dengan suatu pola yang saling terintegrsi di lingkungan kantor pemerintah;
• keterbatasan kemampuan sumberdaya manusia untuk pengelolaan sistem informasi.

Pelaksanaan sistem informasi pada kantor pemerintah dapat diselenggarakan jika:
• ada suatu proses kerterbukaan serta manajemen data dan informasi yang tertib serta terencana;
• birokrasi tidak lagi menjadi suatu hambatan;
• pembangunan sistem informasi dikembalikan pada tupoksi masing-masing organisasi satuan pemerintahan;
• perlu dibuat suatu strategi dan kebijakan pendukung agar sistem informasi dapat diselaraskan dengan birokrasi yang ada di sektor swasta;
• perlu peningkatan sumberdaya manusia;
• perlu adanya change management di lingkungan kantor pemerintahan.

Change Management E-Government

Salah satu permasalahan yang dihadapi didalam pembangunan dan pengembangan e-government adalah sumberdaya manusia. Jika berbicara e-government, ada dua aktifitas utama yang dilakukan yaitu membangun back office dalam hal ini membangun sistem informasi dan membangun front office dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Jika dilihat kondisi yang ada saat ini di sejumlah kantor pemerintah, baik pusat maupun daerah, sumberdaya manusia yang berlatar belakang bidang teknologi informasi dan komunikasi relatif masih kurang memadai, sehingga diperlukan suatu upaya perubahan manajemen yang lebih dikenal sebagai change management.

Latar belakang perlunya perubahan manajemen adalah:
• Globalisasi merupakan sebuah fenomena dimana negara-negara di dunia secara langsung maupun tidak langsung mengharapkan terjadinya sebuah interaksi antar masyarakat yang jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan saat-saat sebelumnya (Douglas, 2001)
• Tiga jenis perubahan:
- Continuous Improvement – perubahan yang dilakukan secara perlahan-lahan dan kontinyu, dimana hasilnya berupa perbaikan kinerja secara inkremental;
- Leapfrogging – perubahan yang dilakukan secara bertahap dengan mengikuti periode tertentu, dimana menghasilkan perbaikan kinerja yang cukup signifikan pada sektor tertentu;
- Reengineering – perubahan yang dilakukan sesekali namun sanggup menghasilkan sebuah perbaikan kinerja yang sangat signifikan.

Di dalam kaitan dengan perubahan yang perlu dilakukan, ada beberapa hal yang harus dibenahi untuk mengubah kondisi yang ada saat ini menjadi kondisi yang diinginkan, yaitu:
• peraturan atau kebijakan;
• sumberdaya manusia dan budaya kerja;
• proses dan kinerja suatu kantor;
• produk;
• struktur organisasi;
• teknologi.
Untuk hal diatas perlu dilakukan pembangunan institusi melalui komunikasi, pendidikan dan pelatihan, partisipasi, serta komitmen.

Beberapa langkah upaya change management e-government, yaitu:

  1. mencoba memahami mengapa resistensi tersebut muncul. Analisa ini teramat sangat penting untuk mencari penyebab dan akar permasalahannya;
  2. mengajak para stakeholder proyek e-government – terutama para calon pengguna langsung atau user – untuk bersama-sama duduk dalam merencanakan proyek terkait. Hal ini baik untuk dilakukan mengingat bahwa merekalah yang kelak akan merasakan manfaat dari penerapan e-government tersebut;
  3. dengan secara konsisten, kontinyu, dan intens melakukan penjelasan kepada masyarakat mengenai apa sebenarnya e-government, karena merupakan kenyataan bahwa konsep ini sangat asing di kalangan awam yang notabene merupakan mayoritas dari stakeholder proyek e-government;
  4. dengan menyelenggarakan pelatihan-pelatihan bagi mereka yang ingin atau berkepentingan untuk tahu lebih jauh mengenai konsep maupun aplikasi e-government;
  5. melibatkan pihak luar seperti konsultan ahli atau para pakar di bidang e-government yang telah memiliki pengalaman dan jam terbang tinggi di bidang perencanaan dan pengembangan e-government – untuk menjadi nara sumber dalam usaha mengevaluasi dan memperbaiki kinerja proyek yang berlangsung.
(Hadwi Soendjojo)
Read More..

DR. MASTER PARULIAN TUMANGGOR

DASA WARSA DAIRI DALAM PIMPINAN

DR. MASTER PARULIAN TUMANGGOR

Pendahuluan

Melanjutkan pelaksanaan tatanan birokrasi mewujudkan aspirasi masyarkat Dairi, tanggal 19 April 1999, DR. Master Parulian Tumanggor mendapat amanah masyarakat Dairi untuk melanjutkan kepemimpinan menjadi Bupati Dairi yang dilantik oleh Gubernur Sumatera Utara Tengku Rizal Nurdin di Gedung Balai Budaya Sidikalang, setelah masa kepemimpinan Drs. Sabam Isodorus Sihotnag berakhir.

Tekad bulat DR. M. P. Tumanggor yang berlatar belakang sebagai pejabat Eselon II di Kanor Menteri Negara BUMN dan tenaga pengajar di Departemen Keuangan jakarta dalam mewujudkan masyarakat Dairi menuju kesejahteraan tentu banyak menghadapi tantangan. Baik dari luar maupun dari dalam internal pemerintahan dikarenakan masyarakat Dairi yang heterogen meliputi Pakpak, Toba, karo, Simalungun, Madailing, Nias, Minangkabau, Cina, Jawa, Aceh dan lainnya sera berbagai agama. Pengaruh suhu politik sudah mengalami perkembangan yang pesat menjadi salah satu unsur pengaruh yang signifikan.

Apalagi waktu itu Bupati tidak memilik wakil. Setelah menyelesaikan periode pertamanya selama lima tahun, 19 April 2004, DR. M. P. Tumanggor bersama pasangannya KRA. Jhonny Sitohang Adinagoro yang memiliki motto, “Membangun Bersama Rakyat”, kembali terpilih memimpin Dairi dimana pelaksanaan pemilihan pada saat itu masih dilaksanakan oleh DPRD Dairi. Untuk meningkatkan status daerahnya menjadi salah satu kabupaten mapan di NKRI serta mampu mengelola birokrasi dan pembangunan demi mensejahterakan masyarakat sesuai dengan visinya “Terwujudnya masyarakat Kabupaten Dairi yang maju dan sejahtera melalui pengembangan agribisnis yang berdaya saing”.

Letak geografis

Kabupaten Dairi sebelumnya masuk dalam Keresidenan Tapanuli yang terletak di Bagian Barat Daya Kota Medan dengan Luas 1.927.80 Km 2 (192.780 Hektar) terdiri dari 15 Kecamatan, 161 Desa dan 8 Kelurahan berada pada garis 980. 00­” 980 38 Bujur Timur (BT) dan 20 15” – 30 10” Lintang Utara (LU) yang topografinya sangat variatif yaitu berbukit dan bergelombang yang sebagian besar memiliki ketinggian 250 – 1700 meter diatas permukaan laut (dpl) yang mengakibatkan Kabupaten Dairi memiliki iklim tropis. , sub tropis dan dingin.

Kabupaten Dairi berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara (Provinsi Nangroe Aceh Darussalam) dan kabupaten Karo sebelah Utara, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Samosir, Sebelah selatan dengan Kabupaten Pakpak Bharat dan Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Selatan. Berdasarkan laporan mutasi Mutandis Kependudukan dan Bank Data Penduduk dari Kecamatan tahun 2006. jumlah penduduk 283. 975 jiwa, angka kelahiran 252 jiwa/pertahun, angka kematian 83/tahun dan jumlah penduduk pindah sebesar 105/tahun.Melihat topografinya, Dairi memiliki beberapa potensi yang dapat diandalkan antara lain Potensi Sungai yang jumlahnya 17 sungai (Pembangkit Listrik Tenaga Air) yang terdapat di Lae Renun dengan kapasitas daya 2 x 41 MW, pariwisata dan penambahan debit air Danau Toba. Potensi bahan tambang , daerah ini memiliki bahan tambang mineral timah hitam, seng dan mineral pengikut lainnya. Yang terdapat di Kecamatan Silima pungga-pungga dalam tahap eksplorasi serta menuju tahap eksploitasi dengan investor Penanaman modal Asing (PMA) PT. Dairi Prima Mineral (DPM) sampai saat ini masih menunggu izin dari Menteri Kehutunan RI serta masih dalam tahap pengurusan dan pihak DPM tetap konsisten dalam menjaga wahan lingkungan.

Potensi Industri mendapat prioritas dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) terbukti digalakkannya industri kecil dan menengah jangka panjang pada sektor ini dapat berkembang dengan dukungan pembinaan pemerintah dan pihak swasta yang bertindak sebagai “bapak angkat” khsususnya bagi industri kecil dan menengah. Kehadiran PLTA Renun dapat membangkitkan gairah terhadap perusahaan industri kecil dalam skala kecil, dan menengah dan besar berbasis pertanian (agro industri). Potensi danau dijadikan obyek wisata, perikanan, olah raga air, prasarana transportasi.

Potensi Pariwisata Dairi dikenal dengan berbagai sebutan seperti Taman Wisata Iman (TWI) Sitinjo, wisata Danau Toba, wisata Danau Kempawa, wisata mata air bersejarah Lae Markelang dan Mejan Marga Cibro. Khususnya Taman Wisata Iman Sitinjo diresmikan oleh Menteri Agama RI. Prof. DR. H. Said Agil Husin Al Munawar pada tanggal 20 Agustus 2002 yang sampai saat ini pembangunan dan pengembangan sarana dan prasaranya masih terus berlanjut dengan pengembangan sarana seperti bangunan rumah ibadah, penginapan yang dijadikan Pemkab Dairi merupakan PAD Dairi sesuai dengan Perda Nomor 04 Tahun 2005 tentang retribusi memasuki kawasan TWI Sitinjo, dengan rata – rata 3000 orang pengunjung setiap minggunya. TWI Sitinjo banyak dikunjungi pada musim libur dan namanya dikenal sampai tingkat nasional. TWI Sitinjo merupakan aset Pemkab Dairi yang mendapat perhatian serius dalam program peningkatan pembangunan Sumber Daya Manusia yang besar dijadikan potensi faktor produksi yang efektif tetapi dapat juga sebagai beban pembangunan. Produktifitas SDM dapat meningkatkan apabila mendpaat beberapa syarat antara lain tignkat pendidikan tinggi, keterampilan/keahlian tinggi, kreatifitas yang tinggi, derajat kesehatan yang baik serta motifasi yang tinggi dan disiplin yang tinggi.

Penduduk (Population)

Berdasarkan data kependudukan, jumlah penduduk Kabupaten Dairi mulai tumbuh kearah lebih maju disebabkan banyak mendapat, menerima, mendengar,melihat dan merasakan kehidupan serta adanya pengaruh perkembangan globalisasi.

Pemerintahan/Birokrasi (Goverment)

Pokok kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Program Pembangunan Daerah (Properda) dan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 08 Tahun 2004 Tentang Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2005 – 2009. Properda Kabupaten Dairi merupakan landasan dan pedoman bagi pemkab Dairi dalam melaksanakan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun. Sedangkan Renstra merupakan dokumen perencanaan lebih rinci yang memuat keseluruhan Properda.

Kepemimpinan Bupati terpilih telah membawa perubahan – perubahan yang signifikan di kalangan masyarakat dalambidang pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, peningkatan taraf hidup masyarakat, pembangunan keagamaan, bidang pendidikan, kesehatan dan pertanian serta sosial.

Dalam membangun daerah, Bupati berupaya membangun disiplin masyarakat yang dimulai dari disiplin aparaturnya dalam menjalankan tugas – tugas pokok dan fungsinya sebagai pelayanan masyarakat. Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi dalam rangka mempercepat pembangunan, sangat gigih mendatangkan bantuan dana dari Pemerintah Pusat maupun lembaga swasta. Ini dibuktikan meningkatnya Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Dana Bagi Hasil Bukan Pajak. Perkembangan kemajuan pembangunan bebagai sektor di Kabupaten Dairi tidak terlepas dari sosok kepemimpinan seorang Bupati.Hal lain yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam memajukan kabpaten Dairi adalah melakukan audiensi dengan para investor dalam dan luar negeri yang bertujuan untuk mempromosikan potensi alam Kabupaten Dairi sekaligus menarik minat para investor di tingkat lokal. Bupati terus berusaha menggalang dan menghidupkan kembali semangat gotong royong rakyat dalam pembangunan. Sementara dalam menghidupkan dan mencintai budaya Pakpak, Bupati mengeluarkan suatu kebijakan dengan dilaksanakannya pesta budaya setiap tahun dengan nama, “Pesta Budaya Njuah – juah”.Dalam menjalankan roda pemerintahan, Bupati dibantu oleh Wakil Bupati, Sekda, Asisten, Badan, Inspektorat, Dinas – dinas daerah, Kantor dan Kecamatan bersama Kepala Desa. Kabupaten Dairi tahun 2004 terdiri dari 14 Kecamatan dan 148 desa, kini menjadi 15 kecamatan yang terdiri dari 161 desa sebagai desa swasembada dan 8 kelurahan. Jumlah tenaga pegawai yang mendukung pemerintahan daerah terdiri dari 5658 PNS dan 342 Non PNS. Pegawai tersebut terdiri dari Golongan I sampai Golongan IV diharapkan dapat meningkatkan pembangunan taraf hidup masyarakat Kabupaten Dairi.Jumlah anggota DPRD 30 orang yang merupakan wakil rakyat sebagai pembawa aspirasi rakyat dan sebagai mitra Pemerintah Kabupaten Dairi dalam menetapkan Peraturan Daerah. Suatu organisasi, manajemen mempunyai peranan yang penting. Manajemen yang baik akan menggerakkan segenap sumber daya organisasi secara harmonis untuk mencapai tujuan organisasi. Organisasi mengisyaratkan adanya unsur kepemimpinan untuk menentukan arah kebijakan yang diperlukan untuk pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan. Sesuai dengan asas – asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 (Good Governance) dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan yang berlaku. Bentuk keprihatinan terhadap suku Pakpak yang sebagian besar penduduk kabupaten Dairi, Bupati menimbulkan aspirasi untuk membentuk kabupaten yang mayoritas dihuni Suku Pakpak. Meskipun menggunakan dana yang terbilang besar dan tantangan begitu berat untuk membentuk kabupaten baru. Tetapi dengan tekad yang bulat bersama dibantu tokoh suku Pakpak, Bupati menyampaikan hal tersebut terhadap pejabat yang berwenang di Jakarta. Dengan ketulusan mencintai Suku Pakpak, akhirnya Kabupaten Dairi dimekarkan menjadi dua kabupaten yaitu Kabupaten Dairi dan Pakpak Bharat.Berdasarkan Undang – undang RI Nomor 09 Tahun 200, Kabupaten Pakpak Bharat resmi didirikan tanggal 28 Juli 2003 yang terdiri dari tiga kecamatan yaitu Kecamatan Salak, Kerajaan dan Sitellu tali Urang Jehe.Sementara hubungan kerja antara Pemkab Dairi dengan Muspida, Bupati selalu melakukan dengan cara koordinasi guna mengantisipasi adanya tindakan – tindakan yang merugikan masyarakat. Upaya ini ditempuh sama halnya seperti pemerintahan lainnya yang ada di Indonesia.

PENDIDIKAN (Education)

Upaya meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Mutu Pendidikan, Dinas Pendidikan melaksanakan berbagai program berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar ISIS (SI) Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan.

Di dalam peraturan tersebut diatur berbagai program Pendidikan Anak Usia Dini yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pendidikan formal (TK) maupun non formal (kelompok bermain/play group) TPA yang merupakan persiapan untuk memasuki jenjang selanjutnya yang lebih tinggi.

Program wajib belajar 9 tahun bertujuan untuk meningkatkan pendidikan dasar yang bermutu dan terjangkau. Sedangkan program pendidikan menengah bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan sebagai landasan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan akhirnya mampu bersaing dalam menciptakan lapangan kerja bukan sekedar mencari lapangan kerja.

Demikian juga halnya guru pendidik harus benar piawai dibidangnya. Program pendidikan non formal bertujuan memberikan layanan pendidikan dalam mengembangkan potensi peserta didik untuk penguasaan pengetahuan dan keterampilan. Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Pendidik bertujuan untuk memfasilitasi, meningkatkan kualitas pendidikan. Arah kebijakan pembangunan di bidang pendidikan Tahun 2009 diarahkan pada upaya peningkatan bagi anak didik yang lebih merata dan bermutu agar anak dapat tumbuh berkembang secara optimal sesuai dengan tingkat usia serta mendorong peningkatan perluasan dan pemerataan pelayanan pendidikan dasar yang berkualitas sebagai bentuk pemenuhan hak warga negara mengikuti Wajib Belajar Dasar 9 Tahun, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003.

Peningkatan dan pemerataan pendidikan menengah baik umum maupun kejuruan untuk peningkatan pelayanan pendidikan formal bagi masyarakat, hal ini dibuktikan jumlah siswa yang lulus dari jenjang SLTA hampir 75 % masuk perguruan tinggi negeri serta mampu mengikuti kompetisi yang dilaksanakan baik tingkat propinsi maupun tingkat nasional.

Kesehatan (Health)

Pembangunan keshatan sesuai dengan tujuan Indonesia Sehat 2010 yaitu Pemerintah Kabupaten Dairi telah melakukan berbagai terobosan pembangunan sarana fisik, pemberian gizi baik terhadap Balita, bantuan kesehatan kepada Daerah – daerah yang jauh dari pusat ibukota.

Indikator kesehatan yang digunakan sebagai alat ukur seperti angka kematian ibu (infat mortality rate), angka kematian ibu (maternal mortality rate), status gizi masyarakat, pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengamatan penyakit menular dan tidak menular (surveilens) pemerataan fasilitas pelayanan kesehatan serta meningkatnya angka harapan hidup.

Untuk melayani masyarakat dalam bidang kesehatan, Pemerintah Kabupaten Dairi telah menyediakan 1 unit Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) serta puluhan Puskesmas, Pustu, Polindes yang tersebar di 15 kecamatan. Melihat berkembangnya pengaruh narkoba terhadap masyarakat. Pemerintah Kabupaten Dairi melaksanakan program penyuluhan berupa sosialisasi penyalahgunaan NAPZA (Narkotika dan bahan berbahaya) kepada murid SLTP/SLTA, pelatihan dokter kecil, pelatihan kader posyandu dan sosialisasi perilaku hidup sehat bersih.

Dalam perekrutan tenaga yang bertugas di bidang yang bertugas di bidang kesehatan, Pemkab Dairi mengutamakan lulusan Akper Kabupaten Dairi serta dokter yang benar – benar teruji kemampuannya dalam bidang kesehatan. Dengan ditingkatkannya pelayanan kesehatan diharapkan angka harapan hidup semakin meningkat, tetapi yang menjadi permasalahan dalam kesehatan masih rendahnya cakupan pelayanan kesehatan terlihat dari jumlah kunjungan rawat inap dan rawat jalan dibandingkan jumlah penduduk Dairi hanya 20 % , belum tersedianya standar pelayanan minimal kesehatan rumah sakit, belum terakreditasinya RSUD Sidikalang, kualitas SDM yang profesional masih kurang. Kurangnya tenaga dokter spesialis dan kurangnya kerjsa sam program rujukan RS dari unit pelayanan pertama(puskesmas). Mengatasi permasalahan tersebut Pemkab Dairi berusaha meningkatkan kerjasama dengan dinas kabupaten, provinsi dan pusat.

PERTANIAN (AGRICULTURE)

Masyarakat Dairi 87 % hidup dari pertanian terutama tanaman pangan, holtikultura, peternakan dan perikanan. Dengan luas Kabupaten Dairi 1.927.80 Km2 memiliki potensi yang cukup besar dalam bidang pertanian baik lahan, komoditi dan agroklimat. Untuk itu sektor ini merupakan prioritas pilihan Pemkab Dairi.

Walaupun masyarakt Dairi 87 % hidup dari pertanian, pengelolaan sumber daya pertanian yang cukup besar belum tercapai secara optimal akibat berbagai faktor pembatas yaitu SDM pertanian, inovasi, media dan akses pasar domestik dan pasar internasional relatif masih terbatas. Untuk mewujudkan tekad tersebut, Pemkab Dairi menciptakan terjaminnya ketahanan pangan tertuama sembilan bahan pokok rakyat meluli agrobisnis, agrokultura dan agroforestry. Terjaminnya pemasaran hasil pertanian dan distribusi barang dan jasa.

Pada masa lalu, komoditi tanaman yang menjadi pioner dalam menggerakkan perekonomian rakyat Dairi sangat dikenal dengan nama “Kopi Sidikalang”, tetapi melihat perkembagnan pola pikir masyarakat daldam meningkatkan taraf hidupnya, maka Pemkab Dairi memberikan berbagai pelatihan seperti cara yang tepat dalam mengelola tanaman muda dan lainnya serta komoditi tanaman dataran tinggi terdiri dari jeruk, nenas, kopi, padi.

Pengembangan pembangunan di sektor pertanian, Pemkab Dairi sangat menyadari tanaman palawija merupakan pilar penggerak pertanian di masyarakat khususnya dibidang tanaman pangan, perkebunan, perikanan dan peternakan. Luas sawah yang dimiliki hampir tidak sebanding dengan luas perbukitan. Pemkab Dairi terus berupaya untuk memberikan motivasi untuk mengelola lahan tidur, memfasilitasi berbagai bantuan baik bantuan tingkat provinsi, maupun bantuan tingkat nasional. Sementara bidan perkebunan, Pemkab Dairi memberikan bantuan dan masyarakat dapat mengembangkan jenis komoditi yang sesuai dengan topografi daerah. Dalam bidang perikanan Pemkab Dairi memberikan bantuan dalam bentuk benih ikan, merencanakan pembangunan balai benih yang bekerja sama dengan Dinas Perikanan Provinsi Suamtera Utara.

KEHUTANAN (Forestry)

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 44 Menhut II/2005 tanggal 16 Februari 2005 Tentang Penunjukan kawasan hutan di wilayah Propinsi Sumatera Utara, maka Kabuapten Dairi telah ditetapkan kawasan hutan seluas 137. 968.03 Ha. Menurut fungsinya kawasan hutan tersebut dibagi menjadi Hutan Lindung (HL) 60. 463.89 Ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) 64. 701. 31 ha dan Hutan Produksi (HP) 12. 802. 83 Ha.

Kawasan hutan Kabupaten Dairi tidak seluruhnya utuh dimana terdapat hutan yang rusak sekitar 31. 940 Ha. Hal ini disebabkan adanya perambahan hutan/pembukaan hutan untuk lahan pertanian, permukiman dan juga pencurian kayu yang mengakibatkan terjadinya lahan kritis seluas 24. 815 Ha. Untuk mengantisipasi semakin luasnya kerusakan hutan, Pemkab Dairi melakukan kegiatan penyuluhan terhadap pentingnya arti dan fungsi hutan, mencegah terjadinya perambahan hutan, memasang pengumuman larangan perambahan hutan yang dapat mengakibatkan terjadinya erosi.

PEREKONOMIAN (Economic)

Geliat pertumbuhan perekonomian Kabupaten Dairi dalam 10 tahun terakhir, secara umum telah mengalami perkembangan yang signifikan. Hal ini terlihat dengan besarnya animo masyarakt untuk memiliki barang – barang luks (tertier).

Sementar Pemkab Dairi tetap berusaha meningkatkan kualitas SDM dan peran serta masyarakat dalam dunia usaha untuk mengembangkan potensi daerah dalam pembangunan. Berbagai program yang diaktualisasikan, akhirnya masyarakat mampu membuktikan bahwa masyarakat Dairi memiliki kemauan untuk bekerja keras.

Pembentukan kelompok kontak tani merupakan aspirasi masyarakat yang bertujuan meningkatkan perkonomian, disamping memiliki lahan subur untuk dijadikan lahan pertanian. Kabupaten Dairi memiliki sumber daya alam pertambangan sesuai dengan hasil observasi (penelitian) PT. Dairi Prima Mineral yakni adanya kandungan timah hitam serta mineral pengikut lainnya di Kecamatan Silima Pungga – pungga desa Sopo Komil.

Meskipun masyarakat Dairi telah mengarah kearah kemajuan, Pemkab Dairi masih terus melakukan berbagai program seperti menyediakan Balai Latihan Kerja/BLK Penyuluhan pertanian dan perkebunan yang keseluruhan bertujuan meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat.

SARANA DAN PRASARANA (Fasilities and Basic Fasilities)

Pembangunan sarana dan prasarana dalam memajukan kualitas pendidikan, kesehatan, perekonomian, pertanian, dinas pekerjaan umum telah melakukan pembangunan berbagai sarana dan prasaran fisik pendukung. Hal ini sesuai dengan Perda Dairi Nomor 04 Tahun 2004 Tanggal 04 Juni 2004 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah yang dituangkan dalam Putusan Bupati Dairi Nomor 402 Tahun 2004 Tanggal 31 Agustus 2004 Tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Jabatan pada Dinas Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan kewenangan desentralisasi bidang prasarana wilayah.

Dalam kurun sepuluh tahun, daerah KabupatenDairi telah mendapat pembangunan mulai dari irigasi, pembangunan jalan, kantor dan tempat ibadah yang memadai serta bangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya yang menelan biaya cukup besar. Masalah pokok dalam bidang ini adalah kurang tersedianya alat – alat berat sebagai modal utama dalam melaksanakan OMS, kurangnya pengertian pembuatan laporan harian, mingguan, bulanan sehingga memperlambat pembayaran.

Disamping itu Dairi sangat banyak memiliki musim hujan yang menjadi pengaruh besar dalam pembangunan sarana dan prasarana walaupun sudah direncanakan sedemikian rupa dalam perencanaan pembangunan dan penataan ruang.

HUKUM DAN POLITIK (Politics and Law)

Pemerintah Kabupaten Dairi dlam menjalankan tugas – tugas dan fungsinya patuh dan taat terhadap hukum yang berlaku. Hukum menjadi patokan dalam setiap pengambilan kebijakan, baik vertikal maupuh horizontal. Selain memajukan pembangunan sarana, prasarana dan SDM, pembangunan bidang hukum dan politik tidak luput dari perhatian pemerintah.

Kenyataan ini dibuktikan bahwa masyarakat Dairi telah mampu menyampaikan aspirasinya secara jelas dan baik tanpa menimbulkan konflik. Pembelajaran hukum dan politik tetap dilaksanakan Pemkab dairi yang bertujuan agara masyarakat dapat mengerti makna hukum dan politik itu sendiri, serta masyarakat terhindar dari provokasi yang keliru yang akhirnya merugikan masyarakat itu sendiri.

Hukum yang jelas dan politik yang kondusif merupakan jaminan kepada pengusaha dalam melaksanakan investasi di Kabupaten Dairi, yang diikuti oleh penataan administrasi pemerintahan yang baik, efektif, efisien, mudah serta tepat waktu yang merupakan manajerial Pemkab Dairi dalam menjalankan roda pemerintahan.

PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN MASALAH (Problem and Solving Problem)

Bupati maupun Aparatur pemerintahan Kabupaten Dairi dalam setiap kunjungan kerja ke desa – desa maupun kecamatan – kecamatan selalu memberikan dorongan dan semangat kepada masyarakat. Agar selalu bekerja keras untuk menyongsong masa depan yang lebih baik dan melupakan masa lalu yang tidak menyenangkan.

Bupati tidak henti – hentinya memberikan contoh perbandingan kepada masyarakat yang maju sehingga dengan contoh tersebut dapat membangkitkan motivasi masyarakat, dijadikan modal dalam memajukan taraf hidunya. Dengan dana yang jumlahnya tergolong besar, Pemkab Dairi memberikan jaminan kemajuan kepada masyarakat. Bupati serta jajarannya dengan tegas dan terbuka mengajak masyarakatnya untuk maju, meliputi kemajuan dalam segi cakrawala budaya berfikir, pola kehidupan sehingga dapat mengikuti perkembangan pembangunan.

Pada dasarnya pelaksanaan tugas – tugas umum pemerintahan, baik yang menjadi urusan wajib, pilihan dan tugas pembantuan dapat berjalan baik dan menunjukkan adanya peningkatan/keberhasilan di beberapa sektor, tetapi Pemerintah Dairi tetap menyadari berbagai kekurangan dalam memberikan keinginan masyarakat karena disebabkan kurang tersedianya dan yang cukup besar, masih rendahnya SDM aparatur serta berbagai faktor lain.
Daniel Sinaga Wartawan Harian Umum Perjuangan

Read More..

27 Mar 2008

Sidikalang Menuai Air Mata

Kota Sidikalang, Ibu Kota Kabupaten Dairi yang indah nan permai, kini tidak lagi menjadi daerah nyaman untuk dituju. Taman Wisata Iman yang mengundang decak kagum wisatawan domestik maupun internasional, kini mendapat rintangan ketika harus mengundang wisatawan. Alasannya cukup menyayat hati, Jalan penuh dengan lobang beraneka ragam. Walaupun Panda Nababan, anggota legislatif Sumatera Utara bahkan Gubernur Sumatera Utara, telah merasakan ketidaknyamanan lobang-lobang itu, sampai hari ini masih NATO (No Action, Talk Only). Jarak tempuh Sidikalang - Medan yang biasanya sekitar 3 - 3,5 jam perjalanan kini harus ditempuh selama 4 - 5 jam perjalanan. Kondisi jalan berlobang ini sangat dikeluhkan pemilik angkutan umum yang harus setiap hari melewati rute Sidikalang ini. Jalan Negara mulai dari Merek sampai ke Sidikalang sama sekali terabaikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Sebahagian mempertanyakan kurangnya perhatian pejabat Kantor Gubsu, namun sebahagian lagi menduga inilah bukti lemahnya pengawasan lapangan. Sepertinya kondisi ini perlu menjadi perhatian petinggi-petinggi bangsa sebelum sampai ke Tuhan.
Read More..

Hot Spot di Sidikalang

Masyarakat Kota Sidikalang akan Nikmati Acces Internet Tanpa Kabel

Keinginan Bupati Dairi untuk “memelekkan” (membuka) Kabupaten Dairi dari Internet seperti tulisan Kirana pada edisi 13 yang lalu, sesungguhnya membutuhkan berbagai persiapan dan keseriusan, selain sumber daya aparatur yang handal. Diperlukannya SDM Aparatur yang memahami komunikasi dunia maya (tidak nyata) via internet ini selain agar rencana pembangunan jaringan informasi melalui media internet dapat di susun secara sistematis, manfaatnyapun dirasakan khususnya mempermudah birokrasi di pemerintahan dan penyebaran informasi pelayanan masyarakat. Tulisan kedua menyahuti rencana pembangunan Jaringan Informasi di Kabupaten Dairi yang berbiaya 2,3 Milyar pada APBD Tahun 2008 ini, kembali Kirana mewawancarai mantan Kepala Seksi Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Agam (Sumatera Barat) yang kini menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Pemerintahan & Pertanahan pada Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Dairi – Robert H. Ginting,AP,M.Si. Berikut petikannya :

Apa keuntungan yang didapatkan PNS dengan adanya acces internet ?

Banyak, diantaranya, dalam hal adminsitrasi resmi kantor. Camat yang jauh seperti Gunung Sitember dan Silahisabungan, jika ingin mengirimkan surat dinas, cukup dengan email (surat elektronik) yang dikirim via internet. Sehingga, dalam waktu hitungan detik, operator yang ditugaskan akan mencetak (memprint) surat tersebut dan didistribusikan kepada pimpinan. Seandainya, Camat membutuhkan informasi, misalnya tentang pertanian, kehutanan maupun keuangan, dapat langsung mengirim surat ke instansi terkait. Tentunya, operator internet di instansi bersangkutan akan mencetak dan kemudian memrposesnya sesuai ketentuan sampai ke pimpinan unit kerjanya.
Selain email, apakah ada cara komunikasi lain sesama intansi ?
Ada, kita dapat mempergunakan sistem chatting online (berhubungan langsung) via program MiRC, dan dengan bantuan kamera atau web camera, kita dapat melihat langsung dengan siapa kita berhubungan atau chatting. Selain itu, dengan penambahan alat kita juga dapat memfungsikan acces internet ini untuk menelepon tanpa pulsa. Kalau misalnya pimpinan ingin mengadakan rapat, bisa saja online melalui internet dan komunikasi atau rapat dapat dilakukan secara langsung.

Bagaimana dengan keuntungan yang akan diperoleh masyarakat ?

Pada tahap awal, khususnya di Kota Sidikalang dan radius 20 kilometer, dapat menggunakan wire less internet artinya, dengan bermodalkan laptop atau komputer yang memiliki kemampuan menangkap sinyal internel dari Hot Spot (titik acces internet) akan dapat mengakses internet. Selain itu, masyarakat yang diperantauanpun dapat dengan mudah berkomunikasi murah melalui email dan chatting. Khusus untuk insan pers, tidak perlu lagi pusing mem-fax berita ke kantor Koran-nya, dengan acces internet ini sangat mudah mengirimkan berita lengkap dengan foto-foto kegiatan.

Keuntungan lain ?

PNS dan masyarakat dapat dengan mudah mengetahui perkembangan berita nasional dan dunia melalui acces internet dengan membuka situs-situs berita atau apa saja. Tidak itu saja, bagi pelajar yang ingin mencari soal-soal, ilmu pengetahuan dan lainnya dapat dengan mudah mencarinya di dunia maya ini. Kalau kita memiliki teman atau ingin mencari teman di kota mana saja di dunia ini, dengan mudah akan kita dapatkan dengan fasilitas chatting tadi. Artinya, gudang pendidikan seperti internet akan dapat kita jelajahi dengan hitungan detik.

Fitur atau apa saja yang akan di buat dalam jaringan yang akan dibangun?

Selain memperbaharui website Kabupaten Dairi, kita juga merancang website intranet. Website intranet ini terdiri dari kolom-kolom sesuai dengan unit kerja yang ada di Kabupaten Dairi. Misalnya, di content atau kolom Sekretariat Daerah ada sub kolom Bagian Tata Pemerintahan. Pada sub kolom Bagian Tata Pemerintahan, staf atau operator Bagian Tata Pemerintahan akan bertanggungjawab untuk mengisi serta meng-update (memperbaharui) data sesuai tugas pokok dan fungsinya. Artinya, kalau kita ingin mendapatkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Dairi, dari tahun 2004 sampai 2007 atau Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah atau Rencana Strategis Sekretariat Daerah; tinggal klik saja di situ. Demikian juga kalau kita ingin mengetahui informasi tentang cara mengatasi penyakit tanaman pisang, misalnya, kita tinggal klik saja kolomnya Dinas Pertanian. Begitu seterusnya.

Kalau untuk program atau sistem khusus, apa ada yang akan dibuat ?

Ada. Direncanakan, akan di buat sistem seperti Government Information System (GIS) atau sistem informasi pemerintahan. Contohnya begini, melalui peta sebuah peta Kabupaten Dairi, akan tergambar 15 kecamatan, ketika kita klik satu kecamatan misalnya, akan tergambar seluruh desa atau kelurahan yang ada di kecamatan itu. Kita klik desa, akan muncul data-data potensi wilayah, luas wilayah, jumlah penduduk, sejarah dan sebagainya. Yang lebih penting dalam pengembangan selanjutnya, saat kita mengklik desa akan tergambar dusun atau lingkungan sekaligus seluruh rumah penduduk yng ada, dan ketika kita klik rumah saya misalnya, akan digambarkan nama saya siapa, nama isteri, anak ada berapa, nomor KTP berapa, PBB-nya sudah lunas atau belum, pokoknya semua informasi kependudukanlah.

Bagaimana dengan keuntungan yang diperoleh pelajar ?

Mungkin tahapan berikutnya, diluar sekolah atau siswa mengakses internet gratis melalui hot spot, kita akan memprogramkam internetisasi di sekolah-sekolah. Jika ini berjalan nanti, diharapkan juga para guru memotivasi siswa untuk mengakses internet dengan memberikan tugas-tugas yang jawabannya ada di internet. Atau, dapat saja siswa mengerjakan soal atau tugas dan mengirimkannya ke email guru, sang guru tinggal mudah mengkoreksinya, walau ia sedang berada di rumah atau dimana saja.

Apakah masalah SDM pengelola sudah dipersiapkan?

Dalam anggaran pembuatan jaringan, sudah dianggarkan pelatihan-pelatihan untuk itu walau tidak secara keseluruhan dan bertahap. Tapi, kita akan bentuk Tim seperti Konsultan inti dari unsur aparatur Pemerintah Kabupaten Dairi yang dapat dipanggil kapan saja untuk membimbing atau memberikan pencerahan kepada aparatur.

Bagaimana kecepatan acces yang akan diperoleh ?

Karena menggunakan acces inter via satelit bukan telkomnet instan, tentu kecepatannya bisa mencapai 5 sampai 8 kali kecepatan internet di warnet-warnet yang memakai acces provider (penyedia jasa layanan) internet tertentu.
Apakah tidak terlalui sulit membangun jaringan internet karena topografi Dairi ?
Tentu kita akan menyikapinya dengan mendirikan tower-tower, kira-kira pemahamannya sama seperti tower jaringan telepon.

Wawancara Kirana dengan PNS lulusan S-2 Universitas Indonesia (tahun 2001) ini masih akan bersambung pada edisi selanjutnya. (K-4).
Read More..

LPPD Dairi 2007 Rampung

PRESIDEN AKAN MENILAI PEMERINTAH DAERAH DI SELURUH INDONESIA

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaaan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, maka seluruh Pemerintah Daerah baik provinsi, kabupaten maupun kota se-Indonesia diwajibkan memenuhinya. Untuk memenuhi ketentuan Pemerintah Kabupaten Dairi Propinsi Sumatera Utara telah menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dairi tahun 2006. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berisikan berbagai program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan baik yang merupakan urusan wajib, urusan pilihan, tugas pembantuan maupun kerjasama dengan pihak ketiga, yang dilaksanakan pada tahun 2007.

Sesuai PP 3/2007 pada Pasal 9, mengamanatkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, LPPD wajib dilaporkan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten Dairi mengadakan rapat evaluasi penyusunan LPPD Kabupaten Dairi tahun 2007. Bertempat di Ruang Jojong Kantor Bupati Dairi, Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi memimpin rapat dimaksud. Kegiatan yang difasilitasi Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Dairi ini dihadiri seluruh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Dairi. Dalam penegasannya, Sekda mengharapkan agar data yang disampaikan benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Asisten Tata Praja – Drs. M. Bakkara, berbagai upaya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dairi sepanjang tahun 2007 walaupun di beberapa urusan ditemui peningkatan ataupun prestasi yang menggembirakan, namun dibeberapa sektor atau kegiatan masih ditemukan penyelenggaraan pemerintahan yang perlu ditingkatkan pada masa mendatang. Ini menjadi catatan bagi Pemerintah Kabupaten Dairi untuk menjadi bahan penetapan kebijakan dimasa yang akan datang agar mencapai hasil yang lebih baik lagi. Sedangkan Kepala Bagian Tata Pemerintahan – Julius Gurning,BA menyampaikan, bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus dikirimkan ke Gubernur Sumatera Utara melalui Biro Otonomi Daerah Setda. Provinsi Sumatera Utara, paling lambat akhir Maret 2008. “Ini berkaitan dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pada Pasal 27 ayat (2) dikatakan Pemerintah menetapkan peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional untuk provinsi, kabupaten, dan kota” tegas Gurning.

Ia menambahkan, pada tanggal 25 April 2008 bertepatan dengan peringatan hari Otonomi Daerah, Presiden akan mengumumkan peringkat penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia baik peringkat terbaik maupun terburuk, dan bagi yang terbaik akan diundang ke Istana Negara. Saat ditanya apakah ada permasalahan dalam penulisan LPPD, Gurning menjawab, kesulitan yang intensitasnya tinggi tidak ditemui, namun masih ada instansi yang tidak menyampaikan LPPD unit kerja sesuai dengan lampiran atau blanko yang dikirimkan. “Ini sangat menyulitkan, apalagi ada instansi yang mengirimkan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan,red) kepada kita, tentu saja formatnya berbeda dan kita meminta kembali sesuai format yang telah ditetapkan Menteri Dalam Negeri” ujarnya. LPPD ini menjadi bahan evaluasi dan mengetahui tingkat kinerja instansi penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Dairi, dan akan menjadi bahan pengambilan kebijakan di tingkat atas. Setelah LPPD disampaikan, giliran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Dairi yang akan di susun dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi serta penyampaian Informasi LPPD Kabupaten Dairi kepada masyarakat. “Bupati Dairi akan mengundang sekitar 60 media massa di Kabupaten Dairi sekitar bulan Juni 2008 nanti untuk menyampaikan Informasi LPPD kemasyarakat sesuai amanat PP 3/2007 “ tambah Gurning. (K-8)
Read More..

Dirut PDAM Tirta Nciho Dilantik

Air adalah salah satu sumber kehidupan manusia yang mutlak harus dipenuhi selain makanan dan kebutuhan lainnya untuk melangsungkan kehidupannya. Karena pentingnya air, kualitas dan kuantitas air yang sehat dan cukup tidak bisa lagi ditawar sebagai salah satu unsur penting dalam tubuh manusia. Oleh karenanya, pengelolaan air yang baik dengan manajemen yang profesional menjadi pilihan utama memenuhi kebutuhan akan air yang sehat. Di pundak Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Nciho, sebagai Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Dairi yang mengurus air minum, kesehatan sebahagian besar masyarakat Kabupaten Dairi dipertaruhkan. Direktur Utama (Dirut) PDAM Tirta Nciho yang baru – Ir.Us. Rafael Ginting,MTL, dilantik Wakil Bupati Dairi – KRA. Johnny Sitohang Adinegoro di Aula Eks. Bawasda Sidikalang (19/3). Wakil Bupati Dairi mengucapkan selamat dan mengharapkan agar Dirut PDAM Tirta Nciho yang baru mampu membuat terobosan baru, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dibidang penyediaan air minum Kabupaten Dairi. Strategi pengelolaan air serta peningkatan kualitas pelayanan pelanggan diharapkan mampu dikembangkan serta terus mencari berbagai peluang perbaikan. Wakil Bupati dalam sambutannya menekankan beberapa hal pokok kepada Dirut yang baru dan seluruh pegawai PDAM Tirta Nciho :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan air, peningkatan SDM, perbaikan sarana n dan prasarana pendukung, mencari sumber air baru dan penghijauan kembali sumber-sumber air minum.
2. Memantapkan management pengelolaan air melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang baik.
3. Membina komunikasi, koordinasi dengan stakeholders.
4. Mencari mitra kerja untuk membangun PDAM yang sehat dari berbagai aspek.

Acara pelantikan Dirut PDAM Tirta Nciho, juga dihadiri mantan Dirut. PDAM Tirta Nciho – Ir. Litmuli Ginting beserta nyonya. Harapan baru untuk perbaikan kualitas air tercetus dari salah seorang pelanggan air, Landong Napitu,SIP. Menurutnya, kualitas air selama ini kurang layak untuk di konsumsi dan dipandang berbahaya untuk tubuh. Kedepan, ditangan Dirut yang baru, ia berharap air yang masuk ke rumah kualitasnya ditingkatkan termasuk kuantitas air agar ditingkatkan debitnya.(K-8)












Read More..

ALKISAH SINETRON PEJABAT TIDAK LOYAL

Machivelli, seorang filsuf ternama Francis mengatakan “Mayoritas terbesar manusia merasa puas dengan penampilan sekan-akan itu semua realitas, dan lebih sering terpengaruh oleh hal-hal yang tampak dibandingkan dengan apa yang sesungguhnya”. Terlena dan terjebak, mungkin cenderung menimpa orang-orang penting birokrat seperti gubernur, bupati maupun walikota. Saat kekuasaan berada ditangan, uang dan mesinnya ada, langit dan bumi-pun berupaya dengan segala cara mendekat. Sebuah Ilustrasi ringan, seseorang yang berkuasa memiliki uang sekelas pegawai rendahan ketika menikmati makan siang di warung pinggir jalan; penghormatan akan diterimanya sekelas tukang bakso, mie ayam dan nasi campur. Lingkungan yang memandangnya hebat sekelas tukang becak yang ingin ditumpangi saat selesai makan, pengemis yang berharap uang receh, tukang semir sepatu, gelandangan yang berharap sisa makanan yang dibuang untuk mengisi perut serta anjing dan lalat yang mengintai ada nasi dan tulang yang jatuh di lantai.

Tetapi jika seorang berkuasa sekelas pejabat tinggi seperti gubernur, bupati atau walikota (bos) , saat makan di restoran hotel mahal lantai 100; penghormatan yang diperoleh levelnya jauh berbeda seperti penjagaan security, pejabat bawahan yang berlomba-lomba mentraktir, pejabat bawahan dilantai 1 yang kawatir memegang hanphone menunggu siapa tahu sang bos membutuhkan tusuk gigi atau tisu untuk diantar, rekan bisnis dan bawahan yang letih menganggukkan badan serta kepalanya tanda siap, setuju dan menunggu perintah, dan pelayan restoran yang cantik, wangi serta enak di pandang mata. Sangat disayangkan, kondisi demikian konon menutup kerja otak bos untuk menganalisa ketulusan orang-orang yang berada disekelilingnya, tadi. Siapa yang tahu, apakah security yang menjaganya tidak bosan karena gaji kecil tidak sebanding, staf yang mandi keringat keletihan mendongkol dan mengumpatnya, pinggang dan kepala staf/rekan bisnis yang sakit karena terlalu sering harus mengangguk atau membungkuk penghormatan, atau wanita cantik pelayan restoran yang bosan karena melayani permintaan kita yang banyak macamnya.

Mark Twain, seorang pebisnis berhasil Amerika mengatakan “Selalu ada sesuatu tentang sukses Anda yang tidak menyenangkan bagi teman terbaik “. Oleh karenanya, tuntutan untuk tidak 100% mempercayai staf sudah selayaknya diilhami sebagai kata kunci seperti dipraktekkan seorang guru karate bahkan dukun, yang tidak pernah memberikan seluruh ilmu kepada muridnya, menjaga bila muridnya tidak loyal bahkan ingin membunuhnya. Di alam birokrasi seperti Pemerintah Daerah, loyalitas kepada pimpinan, sesungguhnya seperti membuat kue bolu. Banyak bumbu, resep tambahan, perlengkapan memasak, kesabaran dan api yang cukup. Artinya, untuk sebuah loyalitas atau kue bolu, terjadi perpaduan berbagai unsur, timbal balik dan menyatu serta saling memahami sesuai porsinya. Ketika pemimpin diacuhkan oleh anak buahnya atau dikenal istilah anak buah yang tidak loyal, banyak perkara melatarbelakangi munculnya opsi pembangkangan dibanding kesetiaan. Sediknya ada 8 perkara menelanjangi ketidak loyalan bawahan terhadap seorang pemimpin, yaitu karena kebijakannya benar tapi merugkan dirinya, mendukung lawan pimpinan, tidak berbuat apa apa, ingin menjerumuskan pimpinan, jabatan pimpinan akan berakhir, kebijakannya salah, pesan sponsor dan tidak mendukung pimpinan karena sakit hati. Tidak jauh berbeda dengan yang ditulis Carol Hyatt & Linda Gottlieb dalam bukunya When The Smart People Fail. Kedelapan unsur penyebab ketidakloyalan, faktor akan berakhirnya kekuasaan sang bos menjadi promotor penyebab lainnya.

Di beberapa daerah, contoh kasus tidak loyal mengakibatkan korban seperti banyaknya pejabat yang di copot dari kursi jabatan. Bila seorang pejabat karir dilingkungan birokrat atau pemerintahan di copot dari jabatannya dan tanpa jabatan baru, selain karena alasan persiapan pensiun dan pidana dapat dipastikan yang bersangkutan pasti tidak loyal kepada pimpinan. Alasannya, ya dari yang delapan perkara diatas. Banyak pejabat di Kabupaten Tobasa, misalnya, serta kasus baru pencopotan Sekretaris Daerah Kabupaten Karo, membuka mata, bahwa tidak ada yang ideal dalam birokrasi pemerintahan. Jika tidak memilih seseorang (bukan negara) maka kitapun tidak akan dipilih, kata politikus radikal di negara-negara seperti Jerman dan China. Loyalitas dalam bahasa sehari-hari dipahami sebagai sikap patuh, taat dan menurut pada perintah atasan. Jika tidak loyal, pasti penyebabnya salah satu dari delapan hal diatas.

G.Watss Cunningham, salah seorang diantara kaum idealisme terkemuka Amerika Serikat, mendefenisikan idealisme sebagai “ suatu ajaran kefilsafatan yang berusaha menunjukkan agar kita dapat memahami materi atau tatanan kejadian-kejadian yang terdapat dalam ruang dan waktu sampai pada hakekatnya yang terdalam, maka ditinjau dari segi logika kita harus membayangkan adanya jiwa atau roh yang menyertainya dan yang dalam hubungan tertentu bersifat mendasari hal-hal tersebut “. Pemahaman ruang dan waktu menurut Immanuel Kant sebagai “Bentuk-bentuk pengalaman”. Menurut orang pintar, setiap manusia diciptakan menjadi seorang pemimpin atau manajer, dan paling tidak ia menjadi pemimpin atau manajer untuk dirinya sendiri. Urusan menjadi pemimpin yang lebih tinggi seperti pejabat, gubernur, bupati maupun kepala desa sekalipun, masing-masing memiliki tugas dan tanggungjawab yang berbeda walau pada hakekatnya sama, yaitu penguasaan diri dan penguasaan tugas. Seorang ahli managerial dari Amerika, Stoner, mengatakan ada 8 macam tugas pokok yang harus dikerjakan setiap manajer (termasuk individu, pemimpin bagi dirinya sendiri), yaitu : “managers work with through other people (mampu bekerjasama dengan manajer lain), managers are responsible and accountable (bertanggungjawab termasuk kepada bawahannya), managers balance competing goals and set priority ( mampu merumuskan tujuan prioritas), managers must thing analytically (mampu menganalisis dan memiliki konsep yang jelas), managers are mediator (sebagai penengah dalam permasalahan), managers are potiticians (sebagai politisi yang persuaif dan kompromi demi pekerjaan), managers are diplomats (menjadi wakil), and managers make difficult decisions (merumuskan kebijakan pada masalah sulit).
Sesuai porsinya, setiap orang harus mampu menempatkakn dirinya sebagai manajer sehingga urusan tidak loyal, tak akan berkumandang lagi. Mungkin hanya 1 dari 1000 orang yang berani dan nasibnya seperti Albert Einstein, yang mengatakan “ hukuman terhadap diri saya karena rasa tidak hormat saya kepada kekuasaan menyebabkan nasib menjadikan saya sendiri pemegang kekuasaan”. (Penulis: Alumnus S-2 Universitas Indonesia & Redaktur Majalah KIRANA, email : rhgmsi@yahoo.com, web : www.rhgmsi.blogspot.com).
Read More..

Sekdaprovsu : Jangan Golput !!

Didorong oleh hasil Lembaga Survey Indonesia (LSI) yang menemukan 37,5% masyarakat Sumatera Utara belum mengetahui pelaksanaan Pemilihan Gubernur Sumatera Utara, periode 2008-2013; Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Drs.H. Muhyan Tambuse yang juga selaku Ketua Desk (Tim Kerja) PILKADA Sumut mengadakan sosialisasi. Menurut Muhyan, PNS struktural ter-senior di Sumatera Utara ini, Sosialisasi Pilgbsu telah dilakukan sejak bulan Juli 2007. Tujuannya adalah agar masyarakat Sumatera Utara pada tanggal 16 April 2008 datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk memilih dan agar Sumatera Utara tetap kondusif. Acara sosialisasi Pilgubsu dilaksanakan di Balai Budaya Sidikalang (18/3) dihadiri PNS, tokoh masyarakat, organisasi pemuda, pers, dan Muspida dari Kabupaten Dairi an Pakpak Bharat.

Sekdaprovsu menjelaskan, kondisi Sumatera Utara yang terdiri dari 28 Kabupaten/Kota, 388 kecamatan, dan 5.647 desa/kelurahan dengan jumlah penduduk 13.225.245 jiwa serta jumlah pemilih 8.466.645 jiwa membutuhkan 22.990 TPS. Keinginan menyukseskan Pilgubsu didukung oleh penyiapan 226.201 orang petugas ditambah 46.740 aparat keamanan. Menurutnya, Sumatera Utara merupakan miniatur Indonesia yang dihuni oleh berbagai suku dan agama dan kondisi keamanan kondusif. Bukti Sumut daerah yang aman dan kondusif yaitu Sumut banyak melakukan event-event (acara) Nasional dan berlangsung dengan tertib dan aman serta Sumut juga pernah melakukan event internasional dan berjalan baik. Menurut Ketua KORPRI Sumut ini, ada 4 (empat) faktor perekat yang menyebabkan Sumut tetap kondusif, yaitu : adanya “hubungan” Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA) yang harmonis dan baik, forum umat beragama, forum komunikasi antar lembaga adat dan Sumut memiliki forum lintas pemuda. Sedangkan 2 (dua) faktor penunjang yaitu tingginya rasa tanggungjawab dari para guru (PGRI) menciptakan rasa aman dan kesadaran insan pers di Sumatera Utara. “Pilgubsu hanyalah sasaran antara untuk lebih memajukan, oleh karea itu, Sumatera Utara yang dinamis, harmonis, kondusif, tidak ingin “rusak” hanya karena Pilgubsu” tegas Sekdaprovsu.


Sekdaprovsu, satu-satunya pejabat Eselon I/b di Provinsi Sumatera Utara ini menjelaskan, ada 3 (tiga) isu yang sering muncul dalam sebuah pesta dekorasi seperti pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah; pertama, pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, kedua : tidak sampai undangan untuk memilih dan ketiga : penggelembungan suara. “Ada calon kepala daerah atau partai yang kalah dalam pemilu atau pilkada, protes dan mengatakan proses pemilu tidak benar seta mengklaim sejumlah pemilih yang tidak terdaftar atau tidak memperoleh undangan untuk memilih adalah pendukung mereka “ tambah Sekdaprovsu.
Anggaran yang dipergunakan untuk pelaksanaan Pilgubsu berjumlah Rp. 382.899.235.595,75 inipun di luar anggaran masing-masing kabupaten/kota. Begitu besarnya anggaran yang tersedot untuk Pilgubsu ini, maka Sekdaprovsu mengharapkan seluruh masyarakat menggunakan hak pilihnya demi terwujudnya muara dari berbagai proses pilkada yang dilaksanakan.


Orang nomor 2 dijajaran birokrasi Sumatera Utara ini juga menghimbau serta menginstruksikan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk menjaga netralitas diri. Menurutnya, sekitar 161.000 PNS dan 30.000 pegawai honor yang akan diangkat menjadi CPNS, memiliki andil besar menciptakan suasana kondusif ditengah keluarga, lingkungan dan masyarakat. Sekdaprovsu mengingatkan, berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku, PNS dilarang menjadi juru kampanye dan dilarang menjadi tim sukses. “Sanksi administrasi, perdata dan pidana akan dikenakan kepada PNS yang melanggar “ ungkap Muhyan. Ia mengingatkan agar masyarakat memilih pemimpin yang bijaksana dan mampu mengangkat harkat dan martabat masyarakat Sumatera Utara.
Wakil Ketua KPU Sumut - Jumiran Abdi, yang juga hadir dalam Sosialisasi Desk Pilgubsu di Kabupaten Dairi menyampaikan, ada 5 zona kampanye Calon Gubernur/Wakil Gubernur Sumatera Utara. “Tidak diperkenankan adanya pengerahan massa dari zona yang berbeda, misalnya massa pendukung calon A di Dairi di kerahkan untuk menghadiri kampanye calon A di Medan yang berbeda zona kampanyenya “ tegasnya. Kelima calon Gubsu/Wagubsu periode 2008-2013 adalah :

Ketua Tim Sosialisasi Desk Pilkada Sumut, Drs. Eddy Syofian,MAP (Kepala Badan Infokom Sumatera Utara), dalam laporannya mengatakan bahwa sosialisasi yang dilaksanakan di Kabupaten Dairi adalah yang ke-23 dari 28 kab/kota. Menurutnya, sosialisasi ini untuk mendekatkan moment Pilgubsu kepada masyarakat. Desk Pilkada Sumut juga menyebarkan berbagai alat peraga Pilgubsu mulai dari stiker, spanduk, iklan layanan masyarakat di 50 radio, lagu masr Pilkada, buku pedoman hingga jadwal tahapan Pilgubsu. Eddy menambahkan, ada dua tujuan dari sosialisasi, pertama adalah untuk mengingatkan masyarakat 16 April 2008 merupakan pesta demokrasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara dan yang kedua untuk mengingatkan bahwa Pilgubsu bukanlah segala-galanya, tetapi harus tetap menjaga situasi yang kondusif, keamanan dan ketertiban dilingkungan masing-masing.
Sekda. Kabupaten Dairi – Ir.Bungaran Sinaga,M.Si mewakili Bupati Dairi, membuka secara resmi Sosialisasi Deks Pilkada gubsu dan Sekda. Kabupaten Pakpak Bharat Drs. G. Manik,MSi menutup sosialisasi. Keduanya senda menyampaikan pada sambutan masing-masing, mengharapkan PNS sebagai aparatur Pemerintah, harus netral dan tetap menjaga independensi. “Justru sebagai PNS yang sebenarnya pelayan masyarakat, sosok PNS harus mampu memberikan pendidikan politik yang baik dan benar serta netral dan tidak menyesatkan” ungkap Sekda Pakpak Bharat yang energik ini.


Julius Gurning (Kabag. Tata Pemerintahan) yang juga sebagai Sekretaris Desk Pilkada Gubsu/Wagubsu dari Kabupaten Dairi didampingi Irwansyah,S.STP,M.Si - Kasubag. Kesatuan Bangsa. (Wakil Sekretaris Desk Pilkada) menyampaikan bahwa sosialisasi ini memiliki makna yang penting dan strategis, karena selain PNS dan masyarakat memahami berbagai proses dan prosedur penyelenggaraan Pilgubsu, mereka juga tahu hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang bertanggungjawab, terutama kepada kemajuan dan kemakmuran Sumatera Utara pasca Gubernur Rudolf M. Pardede. “Kita juga sudah membentuk Tim Desk Pilkada Gubsu/Wagubsu tingkat Kabupaten Dairi, Posko pemantauan dan pengendalian dan pelaporan dari Pemerintahan selain KPU sendiri, sudah di tempatkan pada Jojong Kantor Bupati Dairi” ujarnya. “Koordinasi dan pelaporan secara berjenjang akan kita lakukan dalam menghadapi Pilgubsu, baik pra maupun pacsa Pilgubsu” tambah Irwansyah, tegas. Gurning juga mengatakan, jumlah pemilih di Kabupaten Dairi sebanyak 178.331 orang dengan rincian, pemilih laki-laki di 88.758 orang dan perempuan sebanyak 89.573 orang. Sedangkan jumlah Tempat Pemungutan Suara ada di 603 TPS dan 3 TPS khusus.


Sosialisasi yang dimulai sekitar pukul 10.00 WIB berakhir sekitar pukul 13.00 WIB, Tim Desk Pilkada gubsu beserta rombongan langsung menuju Kabupaten Karo untuk melanjutkan sosialisasi yang sudah dijadwalkan sebelumnya di Kabanjahe. (K-8)
Read More..

20 Mar 2008

Ultah IKADIK-PP Dairi

SYUKURAN ULANG TAHUN PERTAMA IKADIK PAMONG PRAJA MENYATU DI PANTI ASUHAN

Ikatan Alumni Pendidikan Pamong Praja (IKADIK-PP) Kabupaten Dairi - Pakpak Bharat, yang berdiri pada tanggal 26 Pebruari 2007, merayakan Ulang Tahun yang Pertama di Panti Asuhan Sidikalang. Acara yang dilaksanakan sederhana ini diawali kegiatan Donor Darah di RSU Sidikalang. Menurut Drs. Parlemen Sinaga (Ketua Umum), syukuran ulang tahun yang pertama yang di pusatkan di Panti Asuhan Sidikalang ini mempunyai maksud selain menumbuhkembangkan dan mempererat rasa cinta sesama Alumni Pendidikan Pamong Praja juga keluarganya, serta meningkatkan kepekaan alumni Pamong Praja terhadap lingkungan serta masyarakat disekitarnya. Acara yang berlangsung sederhana dimulai pukul 14.00 WIB diawali makan bersama 65 anak Panti Asuhan. Parlemen menambahkan, sesuai keinginan dan kebutuhan Panti Asuhan yang hanya memiliki 1 Wc/Toilet, maka turut dibangun dan diserahkan 2 unit toilet tambahan ditambah perlengkapan sekolah seperti buku tulis, pulpen, pensil, dan penggaris kepada seluruh anak-anak Panti Asuhan. Ia juga mengharapkan kepada anak-anak yang diasuh di Panti Asuhan Sidikalang ini untuk belajar keras dan mampu menunjukkan prestasi di sekolah agar orang tua dan keluarga bangga kepada mereka. “Dimata Tuhan, kita sama, tidak ada kaya ataupun miskin, setiap orang diberikan berkat sesuai dengan rencana-Nya dan tentunya usaha kita belajar dan bekerja keras “ imbuh Ketua IKADIK-PP yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Dairi serta Ketua Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI) Kabupaten Dairi.

Ketua Dewan Pertimbangan Daerah IKADIK-PP Dairi/Pakpak Bharat – Drs. H. R.M. Kaloko, dalam sambutannya mengharapkan kepada seluruh Anggota IKADIK-PP untuk lebih meningkatkan sumber daya manusia agar mampu bertugas lebih profesional dan berprestasi. Selain itu, ia mengingatkan pentingnya memupuk kepekaan terhadal lingkungan dan masyarakat kita. Menurut ‘penasehat’ IKADIK-PP yang juga ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Kabupaten Dairi ini, sebagai Pamong Praja yang nota bene pelayan masyarakat; tugas berat dipundak kader-kader pemerintahan seperti Alumni Sekolah Pamong Praja untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat dan Bangsa Indonesia.

IKADIK-PP Kabupaten Dairi-Pakpak Bharat beranggotakan 49 orang yang merupakan lulusan Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN), Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Menurut Sekretaris IKADIK-PP (Robert H. Ginting,AP,MSi), dari 49 anggota, 9 orang sudah memasuki masa pensiun, 6 orang bergelar master S-2, dan 9 orang sedang menempuh pendidikan S-2 baik yang berkuliah di Sumatera Utara maupun Yogyakarta. Ginting menambahkan, Ketua IKADIK Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara – Drs.H.Amri Tambunan (Bupati Deli Serdang) setahun yang lalu saat melantik IKADIK Pamong Praja Kabupaten Dairi/Pakpak Bharat mengatakan, “Seorang Pamong Praja harus mampu menempatkan diri sebagai sosok PNS yang mampu menjadi tauladan masyarakat. Tauladan dalam hal semangat belajar, bekerja dan menjadi abdi negara yang setia”. “Kita semua memahami maksud dari kata-kata Ketua IKADIK-PP Sumatera Utara, itu sudah menjadi komitmen kita “ tegas Ginting.

Berdasar Keputusan Ketua IKADIK Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara, Nomor 03 Tahun 2007 perihal Pengukuhan Pengurus Cabang IKADIK-PP Dairi/Pakpak Bharat; Susunan Pengurus IKADIK Pamong Praja Kabupaten Dairi-Pakpak Bharat : Ketua – Drs. Parlemen Sinaga,MM / Wakil Ketua – Drs. Datulam Padang,MM dan Sarifuddin Sagala,S.Sos / Sekretaris – Robert H. Ginting,AP,MSi / Bendahara – Terang Dewi Ujung,S.STP / Kabiro. Kesejahteraan Alumni – Drs. Ramses Simamora / Kabiro. Sosial & Politik – Drs. Zuhri Bintang / Kabiro. Humas – Drs. Erwin Sihotang / Kabiro. Pengkaderan Alumni – Drs. Leonardus Sihotang / Kabiro. Pengkajian Pemerintahan – Anton Sihaloho,S.Sos, MSi. (K-8)

Read More..

Parpol Jangan Sombong

“CALON INDEPENDENT, MEMAKSA PARPOL BERBENAH DIRI DAN TIDAK SOMBONG LAGI”

Siang itu, bertempat di Gedung Wakil Rakyat / DPRD Kabupaten Dairi, Tim KIRANA diturunkan untuk mewawancarai Drs.Pasiona M. Sihombing. MBA (Anggota DPRD Kabupaten Dairi dari Fraksi PDI-P). Hal menarik yang mendorong Tim KIRANA ‘melawat’ Gedung DPRD Kabupaten Dairi, karena demam Pemilu Kepala Daerah khususnya pemilihan Gubernur Sumatera Utara yang akan digelar 16 April 2008. Sehari sebelumnya telah disepakati wawancara dilaksanakan di gedung DPRD Kabupaten Dairi, pukul 13.00 WIB, namun karena kesibukan tugasnya, wawancara akhirnya terlaksana pukul 13.30 WIB. Berikut petikan hasil wawancara dan investigasi KIRANA dengan topik PILKADA.

Kirana

:

Apa makna Pemilu Kepala Daerah di mata Bapak ?

Pasiona

:

Pembelajaran politik kepada masyarakat dan elit partai. Masyarakat dapat menilai secara langsung kualitas dan kualifikasi calon kepala daerah yang akan memimpin mereka. Di sisi lain, parpol juga harus jeli dalam menentukan balon kepala daerah, agar layak ‘jual’ di mata masyarakat

Kirana

:

Seberapa pentingkah Pilkada untuk daerah ?

Pasiona

:

Ya sangat penting, karena ada formulasi antara calon untuk menghindari munculnya konflik. Pilkada sangat penting, sebab lima tahun kedepan kemajuan maupun kemunduran pembangunan di daerah dipertaruhkan.

Kirana

:

Bagaimana tanggapan Bapak tentang pembatasan periode bagi seorang kepala daerah yang hanya boleh dua kali menjadi Bupati/Walikota atau Gubernur ?

Pasiona

:

Setuju. Selain untuk mempersempit peluang munculnya KKN (Korupsi, Kolusi & Neppotisme, red), juga menghindari efek kejenuhan serta menilai kepala daerah yang tidak berprestasi sama sekali.

Kirana

:

Apakah menurut Bapak, ini tidak diskriminatif terhadap peluang munculnya pemimpin yang potensial di mata masyarakat dan daerahnya ?

Pasiona

:

Tidak dong. Ini untuk regenerasi (pergantian generasi / penerus, red) untuk yang potensial, kan bisa naik menjadi gubernur atau yang lainnya.

Kirana

:

Mengenai Pemilu Gubsu 2008 ini, apakah Bapak melihat peluang-peluang “terbunuhnya” demokrasi, karena calon independen tidak ikut serta, walaupun Mahkamah Konstitusi telah cukup lama mengamanatkannya ?

Pasional

:

Saya sangat kecewa, karena elit-elit politik di pusat tidak serius membahasnya.

Kirana

:

Apakah Bapak sependapat keterlambatan proses ini mengisyaratkan kurangnya perhatian atau resppon dari para Anggota DPR Republik Indonesia?

Pasiona

:

Ya, saya sangat sependapat.

Kirana

:

Kira-kira apa alasannya ?

Pasiona

:

Tentu saja karena mereka masih ingin berkuasa.

Kirana

:

Apakah maksud Bapak, dengan adanya calon independent maka orang akan berusaha sendiri tanpa harus maaf , “membeli” kapal dari partai politik ?

Pasiona

:

Tentu saja demikian, tapi bukan dikatakan membelilah….tetapi harus ada cost politik (biaya/pengeluaran dalam politik) sebagai kompensasi fasilitas yang diperoleh Balon.

Kirana

:

Di Kabupaten Dairi, ‘demam’ Pemilu Kepala Daerah seperti Pemilu Gubsu dan Pemilu Bupati Dairi terasa menggema. Menurut Bapak, mana yang lebih terasa gaungnya di Kabupaten Dairi ? Mengapa ?

Pasiona

:

Saya lihat Pemilu Bupati Dairi. Mungkin karen jumlah Pemilih di Kabupaten Dairi yang relatif kecil sekitar 178.000 orang, sehingga kurang menarik bagi calon-calon Gubsu.

Kirana

:

Bapak sebagai anggota DPRD juga sebagai anggota Partai Politik. Sebagai anggota Partai Politik, makna positif dan makna negatif apa yang Bapak lihat dengan munculnya calon independen jika dibandingkan dengan calon kepala daerah yang diusung partai politik ?

Pasiona

:

Bagus, calon independen akan membuat partai berbenah diri dan tidak sombong lagi. Berbenah diri artinya lebih memperkuat barisan dan lebih selektif memilih bakal calon kepala daerah, karena jika tidak maka calon akan kalah dan berdampak negatif bagi partai pengusungnya. Makna negatif, menurut saya, blok-blok atau pengkotak-kotakan dalam masyarakat akan lebih terlihat jelas.

Kirana

:

Contohnya ?

Pasiona

:

Ada blok marga, suku, organisasi dan lainnya.

Kirana

:

Seandainya Bapak sebagai diposisi anggota DPRD Kabbupaten Dairi, suatu saat ada masyarakat yang bertanya siapa calon Gubernur Sumatera Utara yang harus dipilihnya, apakah Bapak mau menjelaskan calon lain selain dari yang diusung Partai Bapak ?

Pasiona

:

Tidak, saya akan tetap mengatakan dukung ******* (sensor, tidak ditampilkan, red) karena itu amanat Partai saya.

Kirana

:

Berarti Bapak tidak netral, bukankah sebagai wakil rakyat, Bapak harus memandang sama semua masyarakat Kabupaten Dairi ?

Pasiona

:

Harus. Selama sistem kepartaian kita masih mengenal recall (penarikan anggota Partai Politik yang duduk di legislatif / dipecat). Jika tidak, bagaimana mungkin anggota DPRD bersikap netral sebagai wakil rakyat, karena kepentingan Partai akan dipertaruhkan dengan berbagai akibatnya.

Kirana

:

Apa yang perlu Bapak sampaikan kepada masyarakat untuk suksesnya Pemilu Gubernur Sumatera Utara dan Pemilu Bupati Dairi ?

Pasiona

:

Kepada calon kepala daerah, tetaplah membangun situasi yang kondusif, jangan saling memburukkan orang lain apalagi melakukan pembunuhan karakter yang lainnya. Kepada masyarakat, jangan terpengaruh dengan uang, karena masa depan daerah, masa depan Kabupaten Dairi adalah tanggungjawabmu juga. Kemudian kepada seluruh PNS Kabupaten Dairi agar bersikap maupun berbuat netral, baik dalam pemilu Gubsu maupun Pemilu Bupati Dairi.

Wawancara selesai, Kirana disuguhi kopi ginseng, dan melanjutkan perbincangan membahas Majalah Kirana yang sangat minim mengekspose kegiatan DPRD Kabupaten Dairi. Kirana menyampaikan bahwa sudah sejak lama, pihak Kirana meminta Sekretariat DPRD Kabupaten Dairi mengirimkan data-data atau bahan agar kegiatan DPRD terekspose, namun sampai sekarang keinginan itu masih terabaikan. Sesaat kemudian, Drs. Bernat Meka (Anggota DPRD dari Partai Perhimpunan Indonesia Baru) bergabung dengan kami dan mengobrol. Tanpa membuang kesempatan menggali berbagai informasi dengan anggota DPRD yang dikenal ‘vokal’ ini, Kirana mempersiapka beberapa pertanyaan, berikut petikannya :

Kirana

:

Bagaimana tanggapan Bapak tentang pemerintahan kita ?

Meka

:

Pemerintahan kita payah.

Kirana

:

Maksud Bapak ?

Meka

:

Profesional tidak mendapat tempat, yang berperan paranormal.

Kirana

:

Contohnya ?

Meka

:

Lihat saja saat pergantian jabatan, ada saja yang di rubah, mulai bentuk dan warna ruangan, banyaknya pintu dan lainnya .

Kirana

:

Bagaimana dengan pola pengambilan-pengambilan kebijakan ?

Meka

:

Jika tidak profesional, yang diutamakan emosi bukan nalar. Pengendalian emosi tidak akan dimiliki. Saya tidak kagum lagi melihat sarjana-sarjana jaman sekarang ini, yang sangat mudah mendapatkan gelar.

Kirana

:

Apa tanggapan Bapak tentang munculnya calon independent ?

Meka

:

Saya sangat setuju ?

Kirana

:

Alasannya ?

Meka

:

Karena mentalitas Partai Politik bobrok, jadi diperlukan sistem yang baru agar Partai Politik mau belajar dewasa.

Kirana

:

Bagaimana tanggapan Bapak tentang adanya anggota DPR RI yang mengembalikan uang imbalan jasa legislasi Undang-Undang, bahkan sebahagian membagi-bagikannya dengan korban bencana alam ? Apakah itu tidak berarti kampanye ?

Meka

:

Jelas saya katakan itu kampanye.




Wawancara terhenti dan berlanjut kepada diskusi yang off the record (tidak boleh dipublikasikan) karena sudah menyangkut politik praktis dan menyerempet dengan kebijakan-kebijakan Pemerintahan. Terasa akrab, wawancara maupun diskusi yang dilakukan berdua ditambah munculnya Anggota DPRD, Mey Herry Parasian Habeahan S,.Sos. menambah hidupnya suasana. Setelah wawancara maupun diskusi selama lebih kurang tiga jam, sekitar pukul 16.00 WIB Tim Kirana pamit dari ruang DPRD. (Sari & K-8)

Read More..