Gubsu Sipil Pertama Sejak Orba

Drs Rudolf Matzuoka Pardede - Gubernur Sumut ke-16 dan pertama dari kalangan sipil sejak pemerintahan orde baru. Mantan Wakil Gubsu ini dilantik 10 Maret 2006 setelah beberapa lama menjabat sebagai Pelaksana Tugas Gubsu menggantikan Tengku Rizal Nurdin yang tewas akibat kecelakaan pesawat Mandala Senin 5 September 2005. Pelantikan Rudolf Pardede sebagai Gubernur Sumut periode 2006-2008 oleh Mendagri di Gedung Sasana Bhakti Praja III, Depdagri, Jakarta. Pelantikan itu diawali dengan sidang istimewa DPRD Sumut yang dipimpin Ketua DPRD Sumut A Wahab Dalimunthe SH. Usai pelantikan Gubsu, dilanjutkan dengan pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Utara Ny Vera Natarida Tambunan oleh Ketua umum Tim Penggerak PKK Pusat Ny Ma’ruf. Drs Rudolf Matzuoka Pardede lahir di Balige, 04 April 1942. Putera dari Dr TD Pardede (dan Ibu Hermina Tambunan), pengusaha terkenal yang pernah dipercayakan sebagai Menteri Berdikari di era pemerintahan Presiden Sukarno (1964), ini menjabat Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut.

Suami dari Vera Natarida Br Tambunan dan ayah dari empat anak (1. Yohana Pardede; 2. Beby Fedy Camelia Pardede; 3. Salomo Tabah Ronal Pardede; dan 4. Josua Andreas Pardede), ini mengecap pendidikan formal di Sekolah Dasar (SD) di Medan 1954, Sekolah Menengah Tingkat I (SMP) di Tanjung Pinang 1957, Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA) di Sukabumi 1960 dan Sarjana Ekonomi di Jepang 1966. Selain itu, Rudolf juga mengecap pendidikan nonformal Management Course di Inggris, Management Course di Jerman dan Kursus Perantara Pedagang Efek di Amerika. Sebelum menjadi Wakil Gubernur Sumut, Rudolf menjadi Anggota MPR RI Utusan Daerah Sumut (1999). Dia juga mendirikan dan memimpin (Pimpinan Umum) Harian Perjuangan, Medan (1998-1999). Dia sudah menjadi aktivis Partai Demokrasi Indonesia sejak 1982, sampai terpilih menjabat Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut (2000-sekarang). Jabatan Ketua DPD PDI-P ini yang mengantarkannya menjabat Wakil Gubernur Sumut berpasangan dengan Tengku Rizal Nurdin. Sebelumnya Rudolf aktif di perusahaan yang didirikan oleh ayahandanya. Board of Directory TD Perdede Holding Company (1968-1972), Direktur Hotel Danau Toba International (1972-1974), Direktur Pertekstilan TD Pardede (1974-1976), Dewan Komisaris TD Pardede Holding Company (1992-1999), Ketua Badan Pengawas Yayasan TD Pardede Foundation (1992-1999), Presiden Komisaris PT Berkat Kasih Karunia (PTBKK) 1992-1999dan Presiden Komisaris Balai Hermina Jakarta (1990-1999).

Tahun 1969, Rudolf sudah memimpin HIPMI Sumut sebagai ketua. Dia juga menjabat Ketua Umum Kesebelasan Pardedetex (1978-1980), Ketua Umum Dewan Pembangunan Gereja Injil Indonesia (1992-1999), Ketua Dewan Pembina KKI Sumut (2001-kini), Ketua Dewan Pembina Himpunan Abang Beca Sumut/HABSU (2002-kini), Ketua Umum Perhimpunan Lingkungan Hidup Indonesia (2002-kini), Dewan Pembina Serikat Pengacara Indonesia (2003-kini), Dewan Pembina Kesatuan Anak Medan Pecinta Ayam Kinantan Fan Club (2004-kini)

Gubernur Sumut

Provinsi Sumatra Utara terbentuk tanggal15 April 1948 berdasarkan UU No 10 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Sumatra yang ditetapkan oleh KNIP. Dalam UU itu dijelaskan, berhubung dengan luasnya Sumatra, maka perlu dibagi menjadi tiga provinsi dan pemerintahannya diatur berdasarkan kedaulatan rakyat, yakni Sumatra Utara, Sumatra Tengah, dan Sumatra Selatan. Khusus Provinsi Sumatra Utara membawahi tiga keresidenan, yakni Keresidenan Aceh, Keresidenan Sumatra Timur, dan Keresidenan Tapanuli.Walaupun UU pembentukan Provinsi Sumatra Utara baru ditetapkan pada 15 April 1948, namun setahun sebelumnya Pemerintah Pusat telah mempersiapkan gubernur muda sebagai pemimpin pemerintahan pertama di Sumatra Utara, yaitu Mr SM Amin yang saat itu juga menjabat Kepala Jabatan Kehakiman Daerah Aceh merangkap Wakil Ketua Dewan Perwakilan Keresidenan Aceh. Kemudian 15 Juli 1948 Gubsu pertama Mr SM Amin dilantik oleh Presiden RI Soekarno di Banda Aceh. Pelantikan di Banda Aceh dilaksanakan karena pada waktu itu Medan sebagai ibukota Provinsi Sumut telah diduduki oleh Belanda. Mr SM Amin sempat memindahkan ibukota Provinsi Sumut ke Pematang Siantar. Namun karena di Pematang Siantar juga diduduki Belanda pada agresi II, maka Mr SM Amin menjalankan roda pemerintahan di Kutaraja (Banda Aceh). Sehingga disitulah Presiden Sukarno melantik Mr SM Amin sebagai Gubernur Sumut pertama.

Di tengah banyaknya rintangan dan tantangan, terutama menghadapi agresi militer Belanda, Provinsi Sumatra Utara terus berkembang di bawah pemerintahan Mr SM Amin. Kemudian MR SM Amin digantikan Dr FL Tobing sejak 1 Desember 1948-31 Januari 1950. Tobing digantikan Sarimin Reksoharjo (14 Agustus 1950-25 Januari 1951). Kemudian Abdul Hakim (25 Januari 1951-23 Oktober 1953), Mr SM Amin (23 Oktober 1953-12 Maret 1956), ST Komala Pontas (18 Maret 1956-April1960), Raja Junjungan Lubis (1 April 1960-5 April 1963), Eny Karim (5 April 1963-15 Juli 1963), Ulung Sitepu (15 Juli 1963-16 November 1965), PR Telaumbanua (16 Novem­ber 1965-31 Maret 1967). Kemudian semenjak Orde Baru (1967 hingga 5 September 2005), gubernur Sumut dipimpin oleh orang yang berlatar belakang TNI. Mayjen TNI (Purn) Marahalim Harahap (10 tahun dari 31 Maret 1967­-12 Juni 1978), Mayjen (Purn) EWP Tambunan (5 tahun dari 12 Juni 1978 - 13 Juni 1983), Mayjen TNI (purn) Kharuddin Nasution (5 tahun dari 13 Juni 1983 -13 Juni 1988), Letjen TNI (purn) Raja Inal Siregar (10 tahun dari 13 Juni 1988 - 13 Juni 1998) dan Mayjen TNI (Purn) HT Rizal Nurdin (7,5 tahun dari 14 Juni 1998 - 5 September 2005/meninggal dunia), Rudolf M Pardede, sipil pertama sejak pemerintahan orde baru (10 Maret-15 Juni 2008). ► e-ti/tsl