Lima Orang Purna Praja STPDN / IPDN Dipercaya Sebagai Penjabat Kepala Daerah

Jakarta, Beritaempat – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada tahun 2015 saat ini menjadi ajang pembuktian kepercayaan kepada para Pamong Praja Muda atau Purna Praja alumni STPDN/IPDN dalam mengemban amanat untuk menjaga konsistensi berjalanya pemerintahan di daerah. Para purna praja sebagai bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN) bukan hanya dituntut untuk netral dalam Pilkada, tetapi juga wajib menjamin keberlangsungan pemerintahan ketika terjadi kekosongan kepala daerah. Salah satu isu seksi yang cukup dinamis dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara serentak Tahun 2015, selain proses pemilihan adalah penunjukan penjabat gubernur dan walikota untuk mengisi kekosongan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang telah berakhir masa jabatanya sebelum tanggal 9 Desember 2015. Di tengah dinamika pemilihan kepala daerah yang telah menyelesaikan masa pencalonan, eksistensi para Purna Praja menggeliat dengan dipercaya oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sebagai penjabat bupati/walikota di beberapa kabupaten/kota. Tercatat saat ini ada lima orang Purna Praja yang dipercaya sebagai penjabat kepala daerah yang sudah dilantik maupun dalam proses pengusulan.

Para Purna Praja tersebut, adalah Doli Boniara (PP 03) dilantik sebagai Penjabat Bupati Bintan, Kepulauan Riau (Kepri) oleh Gubernur Kepri H Muhammad Saini, pada tanggal 11 Agustus 2015. Pengangkatan Doli berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor : 131.21-4724 Tahun 2015. Doli adalah alumnus STPDN angkatan III lulus tahun 1994, sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepri.

Sanusi (PP 04) dilantik sebagai Penjabat Bupati Tana Tidung, Kalimantan Utara oleh Penjabat Gubernur Kaltara Triyono Budi Sasongko pada tanggal 26 Agustus 2015. Pengangkatan Sanusi berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor: 131.64-4865 Tahun 2015. Sanusi merupakan lulusan STPDN angkatan IV tahun 1995 yang saat ini juga menjabat sebagai Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Utara.

Richard Cahyadi (PP 06) dilantik sebagai Penjabat Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatera Selatan (Sumsel) oleh Gubernur Sumsel Alex Noordin pada tanggal 25 Agustus 2015. Richard merupakan Purna Praja angkatan VI atau tahun lulus 1998, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumsel. Roby Kurniawan, (PP 09) dilantik sebagai Penjabat Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, Sumsel oleh Gubernur Sumsel Alex Noordin pada tanggal 25 Agustus 2015. Roby merupakan Alumni IPDN angkatan IX tahun lulus 2001, saat ini juga menjabat sebagai Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel.

Jemy Ringkuangan (PP 05) diusulkan oleh Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Sinyo H Sarundayang kepada Mendagri untuk menjadi Penjabat Walikota Bitung, Sulawesi Utara. Jemy adalah Purna Praja angkatan V tahun lulus STPDN 1997, yang saat ini sebagai Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulut. Selain sebagai Pamong Praja, Jemy juga aktif di Ormas sebagai Ketua umum KNPI Kabupaten Minahasa dan Ketua Umum FORKI Provinsi Sulut.

Penujukan penjabat kepala daerah berdasarkan Pasal 9 UU Nomor 8 Tahun 2015, yang berbunyi bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur, diangkat penjabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mengisi kekosongan jabatan bupati/walikota, diangkat penjabat bupati/walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan bupati, dan walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai Surat Edaran Mendagri Nomor : 120/3262/SJ, tanggal 17 Juni 2015, bahwa kewenangan untuk menetapkan pengangkatan penjabat gubernur adalah Presiden melalui usulan Mendagri. Sedangkan, pengangkatan penjabat bupati/walikota ditetapkan oleh Mendagri melalui usulan oleh gubernur. (red)

Baca Selengkapnya >>>

Lagi, Alumni STPDN/IPDN Dilantik Menjadi Pejabat Struktural Eselon III di Kemendagri

Jakarta – Beritaempat - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo kembali melakukan penyegaran organisasi dengan melantik 123 orang Pejabat Struktural Eselon III di lingkup Inspektorat Jenderal (Itjen), Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda), Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Dirjen BKD), Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen PPU), Direktorat Jenderal Administrasi Kewilayahan (Dirjen AK), serta Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Kamis (20/08) kemarin. Dari ratusan Pejabat Struktural Eselon III yang dilantik, terdapat sekitar 50-an orang Alumni Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN)/ Insitut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang juga ikut dilantik. Ada yang promosi, pindah tempat tugas maupun pelantikan ulang ditempat yang sama karena penggantian nomenklatur jabatan. Alumni STPDN/IPDN yang dilantik antara lain, Hendra Fitra (PP 03) dilantik menjadi Kasubdit pada Direktorat Pendapatan Daerah Ditjen BAKD. Sebelumnya, Hendra bertugas di Ditjen Otda. Andi Bataralifu (PP 03) Kasubdit Fasilitasi KDH dan DPRD Wilayah SumateraDitjen Otda.

Syamardani (PP 03) Kabag Perencanaan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum. Elfin Elyas (PP 04) Kabag Perencanaan Inspektorat Jenderal Kemendagri. Thomas Umbu Pati (PP 05) Kasubdit Otsus Papua di Ditjen Otda.

Amran (PP 05) yang sebelumnya menjabat di BNPP dilantik menjadi Kasubdit Fasilitasi KDH dan DPRD Wilayah Sulawesi Ditjen Otda. Marisi Pangaribuan (PP 05) Kabag Perencanaan Ditjen BAKD. Bahri Arsosi (PP 07) Kasubdit Fasilitasi dana Alokasi Khusus pada Ditjen BAKD. Evan Nursetyo Hadi (PP 10) dilantik menjadi Kasubdit pada Direktorat Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara Ditjen Administrasi Kewilayahan.

Sampai berita ini diturunkan, Beritaempat masih menunggu keseluruhan nama – nama alumni STPDN/IPDN yang dilantik oleh Mendagri tersebut. (red)

Baca Selengkapnya >>>

Tidak Adil - PNS yang ikut Pilkada Harus Berhenti

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ikut bertarung dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) 2015 diwajibkan mengundurkan diri. Hal tersebut sesuai dengan UU No 68 Pasal 119 yang intinya pimpinan tinggi madya dan pejabat tinggi pratama maju mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, walikota atau walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis. Pengunduran diri tersebut harus secara tertulis sejak PNS mendaftarkan diri sebagai calon. Aturan pengunduran diri juga sesuai dengan UU No 5 Tahun 2014 Pasal 123 ayat 3 yang didalamnya tertuang jika PNS maju peserta pilada harus mengundurkan diri. Bagi PNS yang mengundurkan diri dan memenuhi persyaratan maka bisa pensiun dini. Sementara bagi PNS yang belum memenuhi persyaratan pensiun diri dan maju pilkada, maka otomatis harus berhenti menjadi PNS. Hal ini menyusul langkah KPU RI yang menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 1 tahun  2014 dan Perppu 2 No. 2014 sebagai payung hukum penyelenggaraan Pilkada langsung. Dipertegas dalam BAB III Perpu No. 1 tahun 2014 yang mengatur soal persyaratan calon kepala daerah. “Warga negara  Indonesia yang  dapat  menjadi  calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota adalah yang  memenuhi persyaratan sebagai berikut:  berhenti  dari  jabatannya  bagi  gubernur, bupati,  dan walikota yang mencalonkan diri di daerah lain,” bunyi Pasal 7 huruf o itu, sedangkan bagi incumbent atau kepala daerah yang maju di daerahnya sendiri tidak perlu mengundurkan diri. Cukup mengajukan cuti saat masa kampanye saja,” jelas dia. Selain kepala daerah (Bupati/Walikota), PNS juga harus berhenti saat mencalonkan diri. Termasuk anggota TNI, Polri dan pejabat BUMN dan BUMD. Hal itu diperkuat dalam huruf s dan t pada Perppu tersebut. “Untuk  TNI, Polri dan PNS harus mundur sejak pendaftaran calon,” kata dia. Sementara untuk Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan maju dalam pilgub tidak harus mengundurkan diri, tapi cukup cuti hingga masa jabatan mereka berakhir. Karena bagi Gubernur dan Wakil Gubernur incumbent (Petahana) tidak wajib mundur dari jabatannya karena mereka mencalonkan diri di tempatnya sendiri,". I ni sungguh tidak adil... lagian ini para orang politik terutama yang duduk di lembaga legislasi dewan, jika boleh menyampaikan pertanyaaan... seberapa besarkah ketakutan orang-orang politik kepada PNS sehingga harus takut bertarung dengan PNS lalu mencoba mengkebiri hak-hak azasi manusi ini. Sepertinya PNS ini hantu bangi orang-orang Partai Politik sehingga sangat ditakuti jika harus berhadapan dengan PNS.

Baca Selengkapnya >>>

Mendagri: IPDN Papua Terbaik

"Saya sudah mengunjungi beberapa kampus IPDN, dan menurut saya kampus IPDN Papua adalah yang terbaik. Bangunannya sangat bagus dan suasana di sini sungguh nyaman, membuat kita semakin fokus menuntut ilmu," katanya saat mengunjungi kampus IPDN di Kotaraja Dalam, Abepura, Jayapura, Rabu.

Menurut dia, awalnya dirinya juga sempat berpikir dan meragukan kondisi dan kenyamanan siswa praja di kampus IPDN Papua. Bahkan, saat tiba pertama kali di Jayapura, dirinya langsung bertanya kepada Gubernur Syamsul Arif Rivai dan mendapat kabar yang sangat baik. "Ternyata praja di kampus Papua justru ingin lama-lama di sini karena merasa nyaman sekali. Awalnya, canggung tapi akhirnya nyaman, bahkan kalau tamat ada juga praja bukan Papua yang mau mengabdi di sini," tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Mendagri Gamawan Fauzi juga berpesan kepada seluruh praja kampus IPDN Papua, agar bisa saling mendukung dalam pembelajaran mereka, mengingat praja di kampus itu berasal dari seluruh provinsi di Indonesia.

"Kampusnya boleh saja berdiri di Papua, tetapi semua siswa prajanya dari 33 provinsi di Indonesia, itulah yang membuat suasana harmonis antarpenghuni. Jadi, tolong, saling mengambil sisi positif rekan-rekannya, agar bisa menjadikan diri sendiri lebih kaya hati dan lebih sempurna sebagai manusia dan calon pemimpin masa depan," katanya.

Kepada para pengajar di IPDN Papua, Mendagri juga berpesan agar memberikan semua ilmu yang terbaik bagi semua praja, untuk menjadikan mereka memiliki ilmu yang benar dan menjadi pribadi yang bertanggung jawab.

"Kalau ada praja yang salah, tegur dan beri pembinaan yang baik sesuai aturan. Saya tidak ingin mendengar ada praja di IPDN kampus Papua yang bermasalah, apalagi tidak tamat," tegas Gamawan Fauzi. Praja IPDN di Papua saat ini berjumlah 149 orang yang berasal dari 33 provinsi di Indonesia.

Sumber :yahoo.com

Tags :Berita Depdagri

Baca Selengkapnya >>>

FOTO PENGUKUHAN IKAPTK SUMUT

Baca Selengkapnya >>>

Pembukaan Pelaksanaan Diksarrmendispra IPDN Tahun 2010

SEBANYAK 1500 orang Muda Praja IPDN mengikuti upacara pembukaan Pendidikan Dasar Mental Disiplin Praja (Diksar Mendispra) yang diipimpin oleh Komandan Pusenif / Pusdikif bertempat di lapangan Pusenif / Pusdikif Cipatat Cimahi. Diksarmendispra yang akan dilaksanakan selama tiga minggu (22 hari) merupakan salah satu tahapan kegiatan pengasuhan dalam rangka membentuk karakter dan menanamkan nilai-nilai Kepamongan bagi Muda Praja IPDN, antara lain : nilai-nilai iman dan taqwa, kepedulian dan pengabdian, kualitas dan integritas, kerjasama dan disiplin serta loyalitas terhadap almamater...

Inspektur upacara dalam sambutannya mengatakan bahwa : Program semacam ini sangat tepat sebagai bekal awal sebelum mengikuti perkuliahan, para Muda Praja IPDN mendapat pendidikan dasar mental dan disiplin. Diksar Mendispra ini sangat penting untuk dilaksanakan, karena program kurikulum IPDN yang harus diikuti oleh para Muda Praja tidak ringan dengan kurikulum terpadu antara pengajaran, pelatihan dan pengasuhan, sehingga sangat membutuhkan kesiapan fisik dan mental serta keseimbangan antara kecerdasan intelektual, emosional dan mental spiritual serta kesemaptaan jasmani. Selain itu, profesi yang akan diemban nanti setelah kuliah di IPDN adalah sebagai angkatan muda Pamong Praja untuk mengayomi dan melayani kepentingan masyarakat serta mengabdi kepada bangsa, negara dan tanah air. Melalui Pendidikan Dasar Mental Disiplin Praja, para Muda Praja diharapan akan lebih siap untuk mengikuti program perkuliahan dan memiliki militansi yang tinggi, yaitu sikap mental yang tidak mudah menyerah, penuh dedikasi, disiplin dan kreatif serta inovatif, disamping memiliki kesiapan fisik yang prima. Sikap mental yang demikian harus dimiliki dan dipupuk dari sekarang agar para muda praja berhasil dalam menyelesaikan kuliah dan mampu menjadi Pamong Praja yang cerdas, berdisiplin dan profesional serta proporsional dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai bidangnya. Perlu dipahami bersama bahwa salah satu tahapan pendidikan yang harus dilalui oleh para Muda Praja pada awal perkuliah di IPDN adalah mengikuti Pendidikan Dasar Mental dan Disiplin Praja sekarang ini. Pelaksanaan Diksar Mendispra yang dilaksanakan ini, bukan bermaksud militerisme ataupun militerisasi terhadap Muda Praja IPDN, namun merupakan upaya institut untuk menanamkan nilai-nilai disiplin, sikap patriotik, membentuk kepribadian yang jujur dan tidak mudah menyerah, memupuk rasa kebersamaan serta sikap mental yang positif dari lingkungan kehidupan militer sebagai bekal awal dalam mengikuti masa perkuliahan yang disiapkan sebagai Pamong Praja. Sebagai calon kader aparatur negara yang profesional, para Muda Praja dituntut untuk lebih memiliki kepekaan sosial. Sikap mental ini perlu ditumbuhkan sejak sekarang, mengingat profesi Pamong Praja akan sangat banyak bersentuhan dengan pelayanan publik. Bahkan semua tugas kepamongan adalah untuk melayani kepentingan masyarakat dan ingat bukan untuk dilayani oleh masyarakat. Tugas ini perlu dipahami sejak dari sekarang agar nantinya tidak salah arah dalam menjalani profesi sebagai aparatur pemerintah yang semua tugasnya diperuntukan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Diakhir sambutannya ditegaskan, bahwa bangsa dan negara saat ini sangat membutuhkan aparatur yang bersih dan berwibawa atau Pamong Praja yang berkualitas, tidak saja dalam hal kemampuan intelektual yang cerdas, tetapi juga memiliki moralitas yang jujur, bersih dan komitmen terhadap tugas untuk kepentingan bangsa dan negara. Tugas ini salah satunya menjadi tanggung jawab moral yang harus diemban oleh para Muda Praja di kemudian hari. Oleh karena itu, agar para Muda Praja IPDN ini bisa menjadi kader pemerintahan yang berkualitas guna memajukan kesejahteraan rakyat. Ini semua bisa diwujudkan apabila para Muda Praja bisa memiliki dedikasi terhadap tugas, disiplin dalam bekerja dan memiliki sikap mental sebagai Pamong Praja yang profesional dalam rangka mewujudkan Good Governance (pemerintahan yang baik). Hadir pada acara tersebut diantaranya Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum Bapak Dedy Riandono mewaili Rektor IPDN, Kepala Biro Administrasi Akademik, perencanaan dan Kerjasama, Kepala Biro Adum dan Kepala Biro Bidang Kemahasiswaan serta undangan lainnya.

Baca Selengkapnya >>>

SELAMAT BUAT REKANKU

HAKEKAT kebahagian diantaranya adalah ketika kita melihat orang yang dekat dengan kita atau yang kita sayangi bahagia. Demikian adanya saat diriku di tempat di Lembah Manglayang Jawa Barat tepatnya di Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri, Jatinangor. Sebanyak 4 Kelender dilewati dengan berbagai suka dan duka. Teringat awal ikut testing mengikuti seleksi STPDN, Syarat mendaftar NEM = 6,00 (minimal) dan STTB 7,00 (minimal) dari SD sampai SMA. Ada 850 orang yang melamar dari Sumatera Utara dan akhirnya 74 orang yang bernilai baik di terima di STPDN. Tanpa STPDN, aku tidak seperti ini, tanpa Senior aku tidak mungkin setegar ini, tanpa Junior aku tidak akan mampu memahami arti kasih sayang dan tanpa Rekan se-angkatan aku tidak mengenal jiwa senasib sepenanggungan. Tanpa ketiganya aku tidak munkin bisa menjadi PNS yang terus berupaya memiliki inovasi, dedikasi, kreasi dan kesetiaan bagi Negara dan Alumni sekolah Pamong Praja seperti APDN, STPDN maupun IPDN... Kini, satu demi satu Rekan mulai bertumbuh menampakkan warna bunganya, menampakkan buah yang dirindukan semua orang. Ada yang sudah menjadi Kepala Dinas atau Pejabat Setingkat Eselon 2 Seperti Marudut Situmorang,AP (Kepala Dinas Pariwisata), Herohwin Sinaga,AP (Kepala BAPPEDA), Syahdan Lubis (Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga) juga 2 orang lagi yang namanya lupa tetapi telah menduduki Jabatan Asisten Pemerintahan dan Kepala Dinas. Ada Junior yang menjadi Wakil Bupati Subang (Ojang) dan ada juga yang menjadi Camat, Kepala Bagian, Kepala Bidang dan Lurah.Semuanya itu dinikmati Alumni Sekolah Pamong Praja melalui titian dan perjuangan yang tentunya cukup melelahkan. Makna kebersamaan, korsa dan kecintaan yang melandasi diri berpikir bahwa seluruh Alumni adalah keluarga besar, harus tetap dijunjung tinggi. Birokrasi dan Politik yang lebih banyak bersandar kepada 'kejahatan' acapkalii meruntuhkan kesatuan Keluarga Besar itu melalui persaingan tidak sehat, saling menjatuhkan, saling sikut sikat dan yang lebih parah menjelma menjadi hantu penghianat yang menakutkan. Kecintaan Alumni sering ternoda saat arah pandang ke Pamongan berubag menjadi sebuah persaingan tidak sehat dan menjadikan alumni lainnya batu pijakan untuknya agar dapat melompat lebih tinggi di Birokrasi. Kehancuran dituai, namun tetaplah optimis dan memanjatkan doa kepada Yang Maha Kuasa seiring tetap menyadari bahwa Roda itu berputar, tidak selamanya satu sisi harus terus diatas tetapi suatu masa harus di bawah agar semuanya dapat berjalan dengan baik...Siapa yang Peduli ?

Baca Selengkapnya >>>

PENERIMAAN PRAJA IPDN 2009

INSTITUT Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN yang dulu dikenal dengan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri, membuka pendaftaran untuk menjadi mahasiswa atau Praja (sebutan mahasiswa IPDN) untuk dilatih menjadi Pamong Praja (pelayan masyarakat) yang berjiwa dan berwawasan Nasional. Syarat terpenting untuk mendaftar adalah nilai Ijazah SMA/MA atau katakanlah ijazah SLTA harus minimal rata-rata 7,00. ... Syarat ini tidak jauh berbeda dengan tahun tahun sebelumnya. Pendaftaran di laksanakan mulai tanggal 4 - 15 Mei 2009 di Kantor Badan Kepegawaian Daerah di seluruh Kabupaten / Kota di Indonesia. Selain kampus Jatinangor (Jawa Barat) juga ada kampus Baso Kabupaten Agam Sumatera Barat, di Sulawesi dan juga Kalimantan. Penempatan mahasiswa IPDN nantinya berdasarkan jurusan yang dipilih dan seleksi nilai oleh pihak IPDNSemoga mendapat Praja yang terbaik....

Baca Selengkapnya >>>

CAMAT : IRVAN WIDYANTO

TEKAD Membersihkan Setren Kali di Kawasan Rungkut. Rentetan penertiban bangunan liar selama dua bulan terakhir di setren Kali Wonokromo tidak terlepas dari sikap tegas Camat Rungkut Irvan Widyanto lulusan STPDN Angkatan 01. Keberhasilan tersebut bahkan menginspirasi pemkot untuk segera menertibkan seluruh kawasan setren di Surabaya. Anda terlihat getol menertibkan bangunan liar di atas tanggul. Apa alasannya? Saya punya alasan kuat untuk tidak membiarkan bangunan liar. Mereka membuat tanggul sungai terkikis. Parahnya, ada yang menjual tanah tanggul itu kepada orang lain. Kami punya banyak bukti. Ketika tanggul menipis, air sungai yang pasang pasti meluber ke permukiman. Itulah yang membuat warga ketar-ketir. Saya khawatir warga saya terendam akibat bangunan liar tersebut. Apalagi, secara geografis kampung-kampung lebih rendah daripada permukaan sungai. Kalau debit air naik, terendam sudah.... Bukankah penghuni banngunan liar juga warga Rungkut? Bukan. Mereka pendatang, tidak ada yang ber-KTP Rungkut. Kalau saya membiarkan mereka di sana, sama saja saya mengorbankan warga sendiri. Mending saya bongkar. Apalagi, saya sudah dapat banyak masukan dari tokoh masyarakat yang juga resah dengan bangunan itu. Apa mereka mengganggu? Keluhan yang masuk ke saya, mereka keberatan karena banyak bangunan tersebut yang digunakan untuk kafe. Banyak muda-mudi begadang sampai tengah malam. Padahal, lingkungan masyarakat Rungkut agamais. Tidak ada yang namanya kafe remang-remang, kecuali di sana (setren Kali Wonokromo di Wonorejo yang pernah ditertibkan Irvan). Bagaimana hubungan Anda selama ini dengan warga setren? Saya tidak pernah punya hubungan khusus dengan mereka. Sebagai camat, saya hanya memberikan penjelasan yang gamblang tentang bahaya mendirikan bangunan di pinggir kali. Kami juga sudah memberikan peringatan baik-baik. Tapi, kenyataannya, mereka tidak merespons. Langkah kami ya menertibkan secara paksa. Pernah didekati pemilik bangunan? Sering, Mas. Kadang, undangan itu berisi ajakan untuk menghadiri sebuah acara yang mereka adakan. Entah acara yang katanya sosial maupun pribadi. Tapi, saya memilih tidak pernah datang. Kalau saya sampai datang, khawatirnya malah jadi justifikasi untuk membenarkan keberadaan mereka. Ada anggapan bahwa Anda terlalu berani karena langsung membongkar. Apa yang mendasari sikap Anda itu?Sebelum penertiban besar-besaran pada 25 Februari lalu, apa ada persiapan khusus? Sebenarnya, tidak susah untuk melihat mereka melanggar atau tidak. Cukup melihat bukti kepemilikan tanah yang membuat mereka tinggal di atas tanah tersebut. Kalau tidak ada, mereka pasti salah. Apalagi, tidak ada yang punya IMB (izin mendirikan bangunan). Itu masuk wewenang camat. Jadi, saya tidak sewenang-wenang. Ya, saya meminta masukan dari banyak kalangan. Termasuk pengacara untuk menganalisis dampak dan status hukum warga yang tinggal di atas tanggul. Saya juga mengundang tokoh masyarakat. Mereka mendukung langkah yang akan saya lakukan. Termasuk konsultasi ke asisten I Sekkota dan bagian hukum pemkot. Berapa lama Anda mempersiapkan itu? Saya tidak butuh waktu lama-lama. Sejak melubernya sungai pada 31 Januari lalu, saya dan seluruh jajaran kecamatan langsung ngebut mengkaji. Selanjutnya, kami menyusun strategi sebelum penertiban. Akhirnya, rencana itu matang dalam waktu 20 hari. Prosesnya memang sangat cepat. Apa kendala terberat yang Anda hadapi selama penertiban? Emm.. (berpikir sejenak), tidak ada, Mas. Semuanya lancar. Bukankah ada intervensi dari banyak kalangan, termasuk anggota dewan? Memang begitu. Tapi, bagi saya, itu bukan halangan. Ada di antara mereka yang mengirim surat untuk minta penertiban ditunda. Bahkan, ada yang menelepon langsung saat penertiban. Kebanyakan di antara mereka tidak terima dan minta penertiban ditunda. Tapi, saya menjelaskan alasan yang kuat itu agar penertiban tetap jalan. Kalau saya tunda-tunda lagi, penertiban tidak akan berjalan. Apa tidak takut hal tersebut berpengaruh pada jabatan Anda? Saya tidak takut jabatan saya dicopot. Yang saya lakukan adalah menjalankan visi misi wali kota. Pemkot ingin mengoptimalkan saluran air. Bagaimana bisa melakukan itu jika ada bangunan di tepi sungai? Alat berat yang bakal mengeruk sungai pun tidak bisa mendekat. Yang terpenting, semua itu saya lakukan untuk melindungi kepentingan dan keselamatan masyarakat yang lebih banyak. Kalau ancaman dari pemilik bangunan? Wah, banyak, Mas. Bentuknya intimidasi langsung. Rumah saya pernah dilempar dengan sekantong kotoran manusia menjelang penertiban 25 Februari lalu. Penjaga rumah saya pernah memergoki orang yang bakal menaburkan bunga di pintu rumah saya. Di kantor kecamatan, juga sering. Di depan mobil saya pernah ditaruh tiga kepala ikan lele tanpa dibungkus. Saya tidak tahu maksudnya. Bahkan, saya pernah didatangi beberapa preman yang mengancam menghabisi nyawa saya. Mereka datang ke sini (kantor kecamatan) dan ketemu langsung dengan saya. Saya pasrah saja. Saya serahkan sama Tuhan. Itu risiko tugas. Apa tidak ada kekhawatiran terhadap keselamatan keluarga? Sebagai manusia, pasti ada rasa khawatir. Tapi, saya kembali ingat bahwa saya mengemban kepentingan masyarakat yang lebih besar. Paling banter, saya mengingatkan istri dan anak-anak agar lebih berhati-hati. Misalnya, saya melarang anak-anak pulang malam-malam menjelang dan sesudah penertiban. Tujuannya jaga-jaga saja. Bagaimana tanggapan warga Anda setelah penertiban? Semuanya baik. Bahkan, tadi (kemarin) saya baru saja menerima banyak SMS dari warga. Mereka mendukung penertiban bangunan liar setelah melihat berita tanggul jebol di Situ Gintung. Intinya, mereka tidak ingin hal tersebut terjadi di Rungkut. (eko priyono)Sumber Koran Jawa Pos Online.

Baca Selengkapnya >>>

Terpilih Jadi Formatur IKADIK Pamong Praja

ACARA SILAHTURAHMI sekaligus pemilihan pengurus Ikatan Alumni Pendidikan Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara Periode 2009 - 2012 semalam sangat menyenangkan. Acara berlangsung di Kantor IKADIK Pamong Praja Sumatera Utara - Jl. Sei Serayu No. 135 Medan dimulai pukul 19.00 - 03 WIB. Seluruh utusan / pengurus IKADIK Pamong Praja yang berasal dari Kabupaten / Kota se-Sumatera Utara berkumpul. Acara diawali makan malam di selang selingi hiburan key board. Mewakili Kabupaten Dairi dan Pakpak Bharat hanya aku dan Bendahara - Ramadhani Berampu,S.STP. Karena kami datangnya paling cepat maka kami diberi tugas menjadi penerima tamu sekaligus Repot juga, tapi senang sih bisa berbaur dengan para senior yang rata-rata berpangkat serta berjabatan tinggi. Yang spesial malam itu, Ketua IKADIK Pamong Praja Sumatera Utara dalam sambutannya meminta kepada seluruh Alumni APDN, STPDN, dan IPDN untuk berkaca kembali akan ke-alumnian-nya kemudian harus membangun suatau rasa kecintaan ..... lebih nyata lagi kepada seluruh Anggota IKADIK Pamong Praja. Beliau juga menambahkan seluruh alumni harus mampu memunjukkan jati dirinya sebagai Pamong Praja spesial di bidang pemerintahan plus prestasi yang banyak dan membanggakan. Ketua juga menyanyikan beberapa lagu bertanggungjawab dalam pengisian blanko isian keanggotaan IKADIK - Pamong Praja diselang selingi alumni lainnya. Sambutan dari Walikota Medan yang juga alumni APDN Angkatan 10 sama dengan Bupati Deliserdang, memuji Drs.H.Amri Tambunan sebagai sosok briliant yang sangat mencintai alumni nya sejak dari pendidikan APDN duluKebanyakan para senior berkumpul dalam satu meja bulat yang seangkatan, dan terlihat juga Wakil Walikota Binjai alumni APDN dalam acara tersebut. Banyak Sekda, Kepala Dinas Anggota IKADIK Pamong Praja se-Kabupaten / Kota serta di di Jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang hadir. Diantaranya Kepala BKD Provinsi - Drs. H. Arsyad Lubis, amantan Asisten Pemerintahan Provsu - Drs. Edward Simanjuntak. Alumni lain yang tidak terlihat seperti Walikota Sibolga, Bupati Simalungun, Bupati Tapanuli Tengah, dan Sekda. Provinsi Sumatera Utara. Pada saat Perwakilan / Juru Bicara atau Pengurus IKADIK Pamong Praja Kabupaten / Kota didaulat berbicara , 17 Perwakilan Kabupaten / Kota yang hadir secara bulat meminta Drs. H. Amri Tambunan untuk memimpin IKADIK Pamong Praja Sumatera Utara untuk 3 tahun kedepan dan sekaligus terpilih sebagai Ketua Formatur. Setelah 17 Pengurus Kabupaten / Kota mengadakan rapat, maka dipilihlah 11 orang sebagai formatur yang bertugas membentuk pengurus IKADIK Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara Periode 2009 - 2012. Aku terkejut, ketika Ketua menunjukku sebagai salah satu anggota Tim Formatur. Senang sekali, dan minggu depan kami akan mengadakan Rapat untuk menyusun Pengurus IKADIK Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara. Aku meninggalkan tempat acara sekitar pukul 03.00 WIB dan acara masih berlangsung dimana setiap anggota bergantian menyanyikann lagu lagu....

Baca Selengkapnya >>>

Pemilihan Pengurus IKADIK - PP Sumut

SESUAI dengan undangan yang ditandatangani Ketua Ikatan Alumni Pendidikan Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara - Drs. AMRI TAMBUNAN yang juga Bupati Deli Serdang, maka sesuai hasil Rapat dengan Ketua IKADIK-PP Kabupaten Dairi & Pakpak Bharat - Drs. PARLEMEN SINAGA,MM maka diutuslah beberapa Pengurus untuk menghadirinya. Menurut Wakil Sekretaris IKADIK - PP Sumatera Utara Drs. A. KHOLID, Rapat ini bertujuan akan membentuk Kepengurusan IKADIK-PP Provinsi Sumatera Utara Periode 2009-2011. Akupun sebagai Sekretaris Umum IKADIK-PP Dairi & Pakpak Bharat akan menghadirinya karena memenuhi undangan selain itu aku juga ingin lebih mengenal senior senior dari APDN yang sudah menjadi Pejabat Penting di Kabupaten / Kota termasuk di Provinsi... Beberapa diantaranya yang masih kuingat adalah Bupati Deliserdang, Pj. Walikota Medan, Bupati Simalungun, Wakil Walikota Sibolga, Wakil Walikota Binjai, Sekda Provinsi Sumatera Utara, Bupati Tapteng, Kepala BKD Provinsi Sumatera Utara. Kemudian banyak Sekda di Kabupaten/Kota, kepala dinas di Provinsi dan dari Kabupaten / Kota juga. Kapan lagi mengenal mereka dari dekat jika tidak dalam wadah ini, pikirku. Acara akan di gelar di Sekretariat IKADIK-PP Provinsi Sumatera Utara di Jl. Sei Serayu No. 38 Medan.Direncanakan yang akan menghadirinya dipimpin Wakil Ketua : Drs. DT. Padang,MM & Sarifuddin Sagala, Sekretaris Umum - Robert H. Ginting,AP,MSi , Bendahara - Ramadhani Berampu,SSTP - Kepala Biro Sospol - Drs. Zuhri Bintang, Kepala Biro Pengkaderan Alumni - Drs, Leonardus Sihotang dan Insanuddin Lingga,S.Sos.

Baca Selengkapnya >>>

Kadiv. Humas Mabes Polri & IPDN

SUNGGUH MENGEJUTKAN komentar Kadiv. Humas POLRI yang membantah terjadinya kekerasan di Polda Sulteng adalah rekayasa yang kemudian menyatakan terinspirasi dengan kekerasan yang terjadi di IPDN. Komentar ini sungguh memicu kontra khusunya bagi civitas akademika dan alumni atau Purna Praja STPDN / IPDN. Ini muncul sesuai dengan running text Tvone beberapa hari yang lalu. Forum Komunikasi Pamong Praja yang merupakan salah satu wahan perkumpulan para Pamong Praja Lulusan APDN / STPDN dan IPDN menyampaikan surat resmi kepada Redaksi Tv One dan menyatakan bahwa Melihat maraknya pemberitaan kekerasaan akhir-akhir ini baik yang terjadi di kepolisian maupun instansi militer juga lembaga pendidikan hendaknya dimuat lebih bijak. Dengan ini Forum Komunikasi Purna Praja menyatakan : menyayangkan... pernyataan Kadiv Humas tersebut. Dari pernyataan tersebut seolah-olah setiap kekerasaan yang terjadi dinstansi manapun adalah akibat terinspirasi dengan kekerasan IPDN. Buruk muka hendaknya janganlah cermin di belah. mari buat pernyataan yang menyejukkan, bukan dengan memojokkan komponen anak bangsa yang lain dan seolah-olah hanya kita lah adalah yang terbaik. Surat yang dilayangkan Forum Komunikasi Purna Praja ini di tandatangani Ketua Umum - Asmin Safari Lubis. Namanya kekerasan, pelakunya manusia, dimana saja dapat terjadi tetapi setidaknya pemikiran lebih jernih juga di utamakan dalam berbicara apalagi ketika mengeluarkan statement. Bisa bisa itu menjadi bumerang. Lain kali lebih bijaksana ya Pak....

Baca Selengkapnya >>>

Gubernur Sumbar Resmikan IPDN Baso

Menurut berita dari situs www.pamongpraja.web.id bahwa setelah disetujui oleh Menteri Dalam Negeri pembentukan Kampus IPDN selain di Jatinangor Provinsi Jawa Barat dengan pembentukan Kampus Regional pada 3 (tiga) Provinsi di Indonesia, yaitu Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Riau dan Sumatera Barat, maka pada tanggal 12 Januari 2009 sebagai momentum terwujdunya keinginan masyarakat Sumatera Barat untuk terbentuknya IPDN di Baso dan diresmikan dalam suatu upacara dengan Inspektur Upacara Gubernur Sumatera Barat Gamawan Fauzi ... dan komandan upacara Camat Canduang Kabupaten Agam. Untuk melengkapi sarana dan prasarana Kampus IPDN di Baso, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menganggarkan dana dalam APBD sebesar Rp. 10 Miliar, sehingga diharapkan para praja merasa nyaman dalam mengikuti studi di kampus ini. Terbentuknya Kampus IPDN di Baso, Gubernur Sumatera Barat mengharapkan terhadap praja Islam yang mengikuti pendidikan di Kampus ini dapat mengisi pengajian seperti khotbah dan secara keseluruhan praja IPDN Baso diharapkan mempunyai kemampuan bahasa Inggeris dengan TOEFL minimal 450. Dalam proses pembelajaran di Kampus IPDN Baso, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengusulkan diberikan program studi muatan lokal bagi praja, agar praja bersangkutan dapat lebih mengenal daerah tempat mereka belajar serta membangun rasa kebangsaan dan nasionalisme. Setelah acara peresmian Gubernur Sumatera Barat memberikan kuliah umum kepada praja IPDN Baso yang berjumlah 100 orang yang berasal dari beberapa Provinsi di Indonesia.Penantian masyarakat Sumatera Barat untuk terlaksananya Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Daerah ini akhirnya terwujud. Setelah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memperjuangkan untuk dapat terlaksananya pendidikan dinas kepamongan di Sumatera Barat, maka Menteri Dalam Negeri setelah melakukan beberapa kali survei dapat mengabulkan untuk dilaksanakannya Institut Pemerintahan Dalam Negeri Regional untuk studi jurusan Manajemen Keuangan Daerah bertempat dalam kawasan Badan Diklat Departemen Dalam Negeri Regional Baso, dan diresmikan serta kuliah perdana pada tanggal 12 Januari 2009. Menurut Koordinator Kepamongan Praja Drs. Baharuddin, tahap awal perkuliahan di Kampus IPDN Regional Baso akan diisi oleh 100 orang Praja yang berasal dari beberapa daerah, antara lain dari Provinsi Bangka Belitung 2 orang, Bali 2 orang, Banten 2 orang, Bengkulu 2 orang, DKI Jakarta 1 orang, Gorontalo 1 orang, Jawa Barat 6 orang, Jambi 2 orang, Jawa Tengah 7 orang, Jawa Timur 7 orang, Kalimantan Barat 3 orang, Kalimantan Selatan 3 orang, Kalimantan Tengah 3 orang, Kalimantan Timur 3 orang, Kepulauan Riau 2 orang, Lampung 2 orang, Maluku 2 orang, Maluku Utara 2 orang, Nanggroe Aceh Darusalam 5 orang, NTB 2 orang, NTT 4 orang, Papua 6 orang, Papua Barat 2 orang, Riau 3 orang, Sulawesi Barat 1 orang, Sulawesi Selatan 5 orang, Sulawesi Tengah 2 orang, Sulawesi Tenggara 2 orang, Sulawesi Utara 4 orang, Sumatera Selatan 3 orang, Sumatera Utara 6 orang dan Provinsi Sumatera Barat sebanyak 4 orang. Dalam pelaksanaan proses belajar dan mengajar di Kampus IPDN Regional Baso, Koordinator Akademik Drs. Sayuti, M.Sip, mengatakan telah dilakukan kerjasama berupa MOU dengan 11 orang tenaga pengajar dari Universitas Andalas Padang, sedangkan untuk kegiatan perkuliahan dan pelatihan, mata kuliah wajib IPDN Regional Baso melibatkan tenaga pengajar dari Perguruan Tinggi Negeri di Sumatera Barat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Baca Selengkapnya >>>

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) segera berubah. Mendagri, Mardiyanto memastikan IPDN format baru akan segera beroperasi. Mendagri menjelaskan IPDN baru tersebut adalah IPDN regional. Ketiganya terletak di tiga daerah, yakni Makasar (Sulsel), Pekan Baru (Riau) dan Bukit Tinggi (Sumbar). Ketiganya memiliki jurusan yang berbeda-beda, IPDN di Bukti Tinggi untuk jurusan manajemen keuangan daerah, IPDN di Pekan Baru untuk jurusan Manajemen Pembangunan Daerah, dan IPDN di Makasar untuk jurusan manajemen pemberdayaan masyarakat, sementara itu IPDN di Menado yang sedianya untuk kurusan manajemen kependudukan ditangguhkan karena minimnya kesiapan pemerintah daerah setempat. Menurut Mendagri, pada tanggal 12 Januari 2009... nanti akan dikirim masing-masing 100 orang praja ke setiap kampus di tiga daerah tersebut yang merupakan hasil seleksi tahun 2008. sedangkan sisanya akan belajar di Jatinangor.Pernah beberapa waktu lalu aq sempat membaca sebuah artikel manarik,menurut penuturan dari Mister Li Hongzi (pendiri Fulun Gong/Fulun Dafa) dalam ceramah Alam Semesta-nyaSemoga semakin baik.....

Baca Selengkapnya >>>

Pengukuhan 3 Guru Besar IPDN

Jakarta, Sabtu, 15 Nopember 2008 di Aula Jamhir Islamic IPDN Kampus Cilandak Jakarta Tepat pukul 09.00 WIB nanti, akan dilaksanakan Prosesi Pengukuhan Guru Besar IPDN oleh Menteri Dalam Negeri, yaitu : Prof.Dr.Nurul Aini,MA - Prof. Dr.H.Djohermansyah,MA dan - Prof.Dr.Lexie M.Giroth,S.IP, MSi Ibu Rektor IPDN Prof.Dr. Ngadisah,MA memimpin jalannya Sidang Terbuka Senat IPDN tersebut, sedangkan Menteri Dalam Negeri diwakili oleh Staf Khususnya yaitu Prof.Dr.I Nyoman Sumaryadi,M.Si Surat Keputusan , Pendidikan Nasional RI tentang Pengangkatan Guru Besar di Lingkungan IPDN, yang dibacakan oleh Sekretaris Senat IPDN, yaitu Prof.Dr.Tjahya Supriatna,SU... sebagai berikut : 1. Sejak 01 April 2004, mengangkat Prof.Dr.Nurul Aini,MA sebagai Guru Besar IPDN bidang Sistem Politik Pemerintahan di Indonesia 2. Sejak 01 Mei 2005, mengangkat Prof.Dr.Djohermansyah,MA sebagai Guru Besar IPDN bidang Ilmu Media Politik, Perbandingan Pemerintahan dan Kebijakan Publik. 3. Sejak 01 Juli 2007, mengangkat Prof.Dr.Lexie M.Giroth,S.IP,M.Si sebagai Guru Besar IPDN bidang Ilmu Studi Kebijakan. Acara selanjutnya adalah mendengarkan orasi ilmiah Guru Besar yang akan dikukuhkan, yaitu :Prof.Dr.Nurul Aini,MA :Untuk mewujudkan tujuan negara, diperlukan sistem politik yang handal, yaitu sistem politik yang di dalamnya terdapat keseimbangan antara infra dan supra struktur, sehingga kepentingan kedua belah pihak dapat dipertemukan. Paling tidak benturan-benturan dapat dikurangi atau kalau mungkin dihindari. Caranya adalah dengan melakukan pembangunan politik atau modernisasi politik. Dalam proses pembangunan politik dapat ditentukan 3 ciri pokok, yaitu: Pertama, Peningkatan pemusatan kekuasaan pada negara yang dibarengi dengan melemahnya sumber-sumber wewenang kekuasaan tradisional. Kedua, diferensiasi dan spesialisasi lembaga-lembaga politik. Ketiga, Peningkatan partisipasi politik masyarakat.Prof.Dr.H.Djohermansyah,MA : Sepuluh tahun telah berlalu sejak reformasi digulirkan, tetapi formulasinya terasa masih belum pas dan lebih-lebih lagi implementasi desentralisasi tampak masih belum lancar, sehinga terkadang menyulitkan dan membingungkan banyak orang. Bahkan dalam hal tertentu membuat pimpinan Departemen Dalam Negeri harus berimprovisasi mencari solusi. Misalnya dalam perkara pengangkatan Gubernur Maluku Utara, pemekaran Propinsi di Tanah Papua dan kedudukan keuangan anggota/pimpinan DPRD. Memang tidak ada jalan mudah untuk membangun pemerintahan daerah bersendikan demokrasi, no pain no gain. Lebih-lebih di negeri kepulauan seperti Indonesia yang wilayahnya sangat luas, penduduknya ratusan juta dengan budaya multikultural, lemahnya aturan konstitusional, dan selama tiga dasawarsa terakhir menerapkan sistem otoritarian dan sentralisasi.Prof.Dr.Lexie M.Giroth,S.IP,M.Si Bangsa Indonesia adalah bangsa yang membentuk Negara Republik Indonesia melalui proklamasi kemerdekaan, bentukan yang dilakukan seperti itu merupakan salah satu dari banyak cara untuk membentuk negara, yang dengan demikian warga bangsa itu adalah kekuasaan yang tertinggi atau pemegang kedaulatan atas (sovereignity) dan pemilik negara. Pilihan tragis pada semua kebijakan melibatkan pilihan nilai dan penetapan rata-rata, pertukaran antara nilai-nilai terdekat. Adapun dimensi pilihan tragis meliputi sejumlah masalah sulit, yaitu : 1. Peran profesional yang sesuai tanpa bertentangan dengan proses penilaian nilainya ; 2. Meningkatkan kemampuan sistem pembuatan kebijakan untuk mengaitkan dalam pilihan nilai tanpa gangguan konsensus yang menjadi penghalang ; 3. Desain untuk menyeertakan strata tambahan, seperti kelompok yang dilibatkan atau publik dalam pilihan nilai tanpa merusak kualitas kebijakan.Selanjutnya, Sambutan Menteri Dalam Negeri, yang dibacakan oleh Staf Khusus Menteri Dalam Negeri, Prof.Dr.I Nyoman Sumaryadi,M.Si, mengatakan bahwa : Jabatan Guru Besar merupakan jabatan Profesionalisasi akademik, yaitu orang yang menjalankan perjalanan penting tentang penganjur paham, baik individu, pengembangan batas dan minat para pendidik. Seperti tenaga pendidikan dan pengangkatan sbg peningkatan upaya peran memberikan pencerahan, sumbangsih, analisis kebijakan dan anjuran kebijakan. Kualitas tenaga pendidik si lingkungan IPDN tentunya saya dukung, harapannya kualitas lulusan ipdn dapat terwuud. Profesionalisasi dan lulusan menjadi penting untuk diperhatikan, krn saat ini lokasi pendidikan akan berkembang secara regional dengan harapan pembelajaran manajemen pendidikan dalam satu kesatuan sistem yang ada di jatinangor. Penentuan regiional tersebut sesuai jurusan yang ada di IPDN. Oleh karena itu IPDN harus melakukan penyesuaian khususnya dalam hal kurikulum, yaitu : 1. Ilmu pemerintahan, konten pembelajaran disajikan secara fliksibel dan terbuka terhadap perubahan 2. Kemampuan berpikir dan kreatif, suskses dan bekerja serta belajar 3. Mampu mengunakan ilmu pengetahuan yang dioeroleh untuk digunakan dan tempat dan situasi yg berbeda Oleh karena itu, lulusan IPDN diharkan melahirkan pemimpin yang : 1. Berpikir kreatif 2. Bertanggungjawab 3. Berani mengambil resiko 4. Mempunyai keluhuran budi 5. Senang melakukan persahabatan 6. Memiliki disiplin yang bagus Untuk itu Menteri Dalam Negeri berpesan kepada tenaga pendidik di di lingkungankan Departemen Dalam Negeri, yaitu : 1. Pengajar pelatih dan pengasuh harus flikseibel terbuka 2. Fasilitasor harus berani berdialog terbuka dan menerima saran dan kritikab dari mahasiswa dan praja 3. Penilaian hasil belajar bukanlah kegiatan indefenden dari proses pembelajaran Sehingga akan menghasilkan mahasiswa dan Praja IPDN sebagai berikut : 1. Pamong Praja memiliki kelurhan budi dan hati nurasi yang bersih, 2. Pesahabatan yang tinggi 3. Kedisiplinan 4. Memiliki kesabaran baik prosesnya, maupun langsung kesabaran itu sendiri. Sumber : www.pamongpraja.web.id

Baca Selengkapnya >>>

Saudaraku Purna Praja....

Banyak tentu pengalaman-pengalaman dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat di Negara Tercinta Indonesia ini. Sebagai alumni sekolah yang khusus digembleng memahami pemerintahan dalam arti luas, generalis dengan keterpaduan bersama masyarakat, tentu ada suka dan duka. Sudah banyak teman yang menjadi Lurah, Camat dan sudah ada yang menjadi Asisten serta Kepala Dinas. Lebih fantastis lagi, ada juga alumni STPDN/IPDN selain lulusan APDN yang sudah menjadi Wakil Bupati 2 orang. Tulisan di bawah ini saya kutip dari website Pamong Praja www.pamongpraja.com untuk menjadi renungan pengabdian kepada Bangsa dan Negara Indonesia. Saudaraku Purna Praja.... Oleh Ati : Latumairissa Kemarin (30/10/2008) saya mengunjungi teman yang bertugas di salah satu Kabupaten di Propinsi Banten, sebut saja namanya Napi. Dia baru sekitar tiga minggu menghirup udara bebas setelah menginap di "Hotel Prodeo" selama 1 tahun dalam kasus distribusi raskin. Saya cukup dekat dengannya, kami biasa bercanda dan saling goda satu sama lain. Namun pada sore itu saya menahan diri untuk menggodanya yang terlihat lebih tua dari biasanya, khawatir dia masih sensitif. Setelah berbasa basi sebentar, menanyakan khabar anak2 dan isterinya, saya tak sabar ingin mengetahui apa yang terjadi hingga dia harus menjalani hukuman. Dalam menjalankan tugas, kita terikat pada satu sistem yang mangharuskan kita terlibat dalam sebuah kegiatan apalagi keharusan tersebut sudah diperkuat dengan Surat Keputusan Pimpinan. Dalam pelaksanaannya sering kali kita mendapat perintah lisan yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan seringkali pula dengan beragam alasan, sebagai bawahan kita tidak dapat menolak kebijaksanaan yang sesungguhnya adalah sebuah penyelewengan. Itulah yang terjadi pada teman saya Napi, dia diminta untuk menandatangani tandaterima distribusi raskin sebanyak 2 bulan yang sebenarnya tidak dia terima. Dia tidak sendiri, ada sekitar 27 orang yang melakukan hal yang sama. Kadang-kadang saya berfikir hukum hanya mengejar orang yang bisa dikejar, yang paling lemah itulah yang mendapatkan sanksi. Dengan bebagai pertimbangan, politis, wibawa pemerintah dan menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara negara, maka hanya teman saya Napi dan atasannya yang harus menebusnya dibalik terali besi. Saudaraku Purna Praja.... Tentu kita ingin selamat dalam manjalankan tugas sebagai abdi masyarakat hingga diujung pengabdian, barhati-hatilah. Sebagian besar penyalahgunaan wewenang terjadi dengan motif uang, kita harus bisa mngendalikan napsu ingin memiliki materi secara berlebihan. Saat kita memilih PNS sebagai ladang hidup kita, kita sudah bisa meperkirakan besar penghasilan yang bisa kita terima setiap bulan. Saya tidak bermaksud mendukung salah satu partai yang sering mengkampanyekan hidup sederhana, namun penghasilan seorang PNS memang hanya cukup untuk hidup sederhana. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari apa yang terjadi pada teman saya, Napi, dan semoga Tuhan selalu melindungi dan membantu kita dalam melaksanakan tugas. Salam, Ati Latumairissa

Baca Selengkapnya >>>

Seluruh Alumni APDN-STPDN-IPDN Dilantik

Pagi ini lanjutan Pelantikan Pejabat Struktural Pemerintah Kabupaten Dairi, berlanjut. Sekitar 400 orang Pejabat Struktural Eselon 4 dan 3 (Sekretaris Camat) se-Kabupaten Dairi dilantik Bupati Dairi - Doktor Master Parulian Tumanggor,DESS. Pada pelantikan ini, seluruh Purna Praja lulusan APDN - STPDN dan IPDN dilantik. Untuk jabatan Sekretaris Camat yang eselonnya 3-b ada 3 alumni yang dilantik yaitu Elman Siregar (APDN), Yon Hendrik,AP (05 STPDN) dan Simon Julio Aritonan,AP (06 STPDN). beberapa orang Kepala Sub Bagian di Sekretariat Daerah seperti Irwansyah Panjaitan,S.STP,M.Si (Kasubag Pemerintahan), Lurah, Kepala Seksi di Dinas dan Badan, Sekretaris Lurah serta Kepala Sub Bagian di Bawah Sekretaris Camat.Beberapa alumni yang tidak berjabatan seperti Terang Dewi Susanti,S.STP (S-2 UGM) dan Jaini Edy Syahputra,S,STP (S-2 UGM) ditambah 1 orang Purna Praja yang baru saja di kukuhkan. Harapan kedepan para Purna Praja ini tampil beda dengan lulusan dari perguruan tinggi lainnya, khususnya dalam hal kreatifitas, prestasi dan prilaku yang baik. Semoga....

Baca Selengkapnya >>>

Anggota IKADIK-PP Meramaikan Pelantikan

Perubahan struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Dairi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2005 diterapkan Pemerintah Kabupaten Dairi, Rabu 29 Oktober 2008. Pada pelantikan pejabat eselon 2 dan 3 itu beberapa anggota Ikatan Alumni Pendidikan Pamong Praja Kabupaten Dairi & Pakpak Bharat ikut dilantik. Drs.Manihar Bakkara (APDN) yang sebelumnya Asisten Tata Praja dilantik menjadi Kepala BAPPEDA, Indrawaty Berampu,BA (APDN) yang sebelumnya Kabag.Tata Usaha BKD dilantik menjadi Kepala Badan Kependudukan Kabupaten Dairi. Sementara Drs. DT.Padang,MM (APDN) tetap menjadi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi. Drs. Ramses Simamora (APDN)yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan INFOKOM dilantik menjadi Asisten Administrasi Umum. Beberapa eselon 3 yang sebelumnya Camat, hanya berpindah tempat yang dilantik adalah Sarifuddin Sagala,S.Sos dan Drs. Erwin Sihotang keduanya dari APDN. Selain itu Pejabat Camat yang menduduki eselon 3-a yang baru dilantik atau promosi adalah Anton Sihaloho,S.Sos,MSi (STPDN-04) dan Harrison F. Sirumapea,AP,MSi (STPDN-05). Pejabat eselon 3 lainnya yang dilantik sebagai Kepala Bidang yaitu Jawasi Banjarnahor,BA (eselon 3-a) pengukuhan jabatan yang sama yang sebelumhya sebagai Kabag. TU Dinas PU kini menjadi Kabag. TU Dinas Cipta Karya, Drs. Epron Pasaribu (APDN-eselon 3-b) sebelumnya Kasubag Bina Kecamatan & Kelurahan dan Drs. Marisi Sianturi (APDN-eselon 3-a) sebelumnya Camat dan Robert H. Ginting,AP,MSi (STPDN-05 /eselon 3-a) sebelumnya Kepala Bidang PDE & Kearsipan dan sekarang menjabat sebagai Kabid PDE. Beberapa Pejabat Eselon 2 dan 3 dari IKADIK-PP yang masih bertahan di posisinya adalah Drs.DT. Padang,MM (Kadis. Pendidikan-APDN), Drs. Suasta Ginting,MSi (Camat)-APDN) dan Drs. Junihardi Siregar (Camat-APDN). Drs.Leonardus Sihotang (Camat - STPDN /01) dan Insanuddin Lingga,S.Sos (Camat -STPDN/01). Diperkirakan minggu ini dilanjtkan pelantikan pejabat Eselon 3-b yaitu Sekretaris Camat dan seluruh pejabat eselon 4. Diperkirakan beberapa alumni APDN dan STPDN akan menduduki jabatan Sekretaris Camat (Eselon 3-b). Kabar pelantikan selain di Kabupaten Dairi yaitu di Kabupaten Pakpak Bharat belum terdengar, Anggota IKADIK-PP yang memegang jabatan adalah Drs.Zuhri Bintang (Asisten Tata Praja) - Drs.Manombang Sihombing (Sekretaris KPU) dan 2 orang pejabat eselon 3-a lainnya.

Baca Selengkapnya >>>

Rektor IPDN PROF. DR. NGADISAH, MA

Pada hari Minggu, 26 Oktober 2008 pukul 09.00 WIB, telah dilaksanakan Wawancara Eksklusif bersama Rektor IPDN Prof. DR. Ngadisah,MA. Wawancara ini dilakukan oleh Administror Website, dalam rangka memenuhi keinginan pengunjung website atas Kepemimpinan Rektor IPDN yang baru saja dilantik oleh Menteri Dalam Negeri pada hari Kamis, 16 Oktober 2008.Tepat pukul 19.00 WIB pada hari Sabtu, 25 Oktober 2008, kami menerima balasan sms dari Ibu Rektor perihal kesediaan beliau untuk diwawancarai. Sejak pukul 07.00 WIB 26 Oktober 2008, Administrator Website mempersiapkan baik materi wawancara, alat perekam dan kamera. Untuk petugas kamera dipercayakan kepada Mahasiswa MAPD Angkatan 12 yaitu Sdr.Fachri Ruchli,SSTP (STPDN Angkatan 14) Sebelum wawancara secara resmi dimulai, Administrator Website memperkenalkan diri terlebih dahulu juga petugas Photograper kepada Ibu Rektor, Setelah perkenalan singkat, Administrator Website, menjelaskan secara singkat keberadaan Website Pamong Praja.com, sebagai berikut : "Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kesediaan Ibu Rektor menerima kami, selanjutnya kami ingin menyampaikan terlebih dahulu, sejarah onlinenya Website Pamong Praja. Website ini dionlinekan pertama kali 01 Oktober 2007. Secara administrasi sudah dilaporkan keberadaan website ini kepada Plt. Rektor IPDN Bapak Prof.Johanos Kaloh dan Direktur Program Pasca Sarjana IPDN Bapak Prof.Muchlis Hamdi,MPA,PhD. Kedua pejabat ini sangat support atas keberadaan website Pamong Praja, diharapkan Website ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana pelepas rasa rindu dan kangen sesama Alumni Sekolah Pamong Praja, juga kedepannya diharapkan Website ini dapat memberikan nilai yang lebih kepada Masyarakat Indonesia khususnya para Alumni Sekolah Pamong Praja di seluruh pelosok nusantara.""Oleh karena itu, Visi Website ini adalah Mewujudkan Intelektualitas, Kreatifitas dan Aktifitas Pamong Praja dalam Kehidupannya, guna tercapainya Kesejahteraan Rakyat Indonesia. Website ini bersifat Personal, dan dikelola oleh Mahasiswa Program Pasca Sarjana IPDN secara individu, dan untuk kegiatan operasionalnya, website ini mendapat dukungan baik moril maupun pendanaan dari Pengunjung/Member Alumni Sekolah Pamong Praja" Selanjutnya Administrator Website, meminta sambutan Ibu Rektor atas keberadaan website ini, sebagai berikut :"Setelah anda menjelas tentang keberadaan website PamongPraja.com, saya menyambut baik dan gembira bahwa ada media komunikasi yang jangkauannya sangat luas, yang tidak hanya menampung berita-berita alumni pamong praja atau sesama pemerhati pamong praja, tetapi juga memuat tentang konsep-konsep ilmiah atau pengalaman dari pamong praja yang sangat bermanfaat tentu bagi generasi pemuda kedepan. Apalagi ini dikelola oleh seorang Mahasiswa S2 yang tentu saja wawasan ilmiahnya sudah lebih baik, mudah-mudahan bisa memperkaya juga konsep-konsep pemerintahan kita kedepan". [Setelah Ibu resmi menjadi Rektor IPDN yang baru, banyak yang mengatakan bahwa jabatan baru Ibu ini turun jabatan dari jabatan Ibu sebelumnya. Bagaimana tanggapan Ibu ? "Ya...memang ada yang mengatakan, masa dari Kepala Badan menjadi Rektor "turun", tapi bagi saya, tidak ada konsep seperti itu. Yang namanya tugas, apa turun atau naik itu adalah soal biasa, yang penting adalah komitmen kita di bidang tugas yang dibebankan kepada kita. Bahwa jika memiliki misi tertentu yang harus ditangani, saya kira kita tidak perlu mempersoalkan naik turunnya jabatan tersebut. Namun perlu saya jelaskan juga kepada publik bahwa jika dilihat dari segi tunjangan tidak ada bedanya dari jabatan sebelumnya. Jadi tunjangan Dirjen, Kepala Badan dengan Rektor IPDN itu sama, tidak beda. Waktu saya jadi Rektor IIP dengan Kepala Badan Litbang, tunjangan itu sama, namun di dalam protokoler lingkungan Depdagri dan karena memang itu adalah lembaga birokrasi, maka menganggap orang dari Akademisi itu kelas 2, sehingga protokoler kita selalu berada barangkali kalau ada jabatan eselon I/c maka jabatan Rektor eselon I/c, ini hanya barangkali mungkin. [Kalau Ibu sudah menganggap jabatan Rektor ini tak masalah bagi Ibu, maka pada saat pembenahan IPDN ini dibutuhkan kepemimpinan. Maka dalam kepemimpinan Ibu nanti, pola JARLATSUH (PENGAJARAN, PELATIHAN DAN PENGASUHAN) apakah dirubah atau dipertahankan ? "Saya kira sistem JARLATSUH adalah ciri pendidikan Pamong Praja, oleh karenanya konsep itu masih tetap kita pakai, hanya yang perlu dibenahi adalah bagaimana memaknai dan menjadikan konsep itu menyatu dan lebih terintegrasi. Selama ini yang saya perhatikan adalah Bidang JAR, LAT dan SUH, berjalan sendiri-sendiri. Kurikulum Pengajaran bikin sendiri, kurikulum pelatihan bikin sendiri, begitu juga pengasuhan dengan programnya sendiri-sendiri. Sehingga ke-3 unsur pendidikan yang ada di IPDN itu, tidak terpadu dan bahkan seperti dalam kotak-kotak yang tidak bisa saling melihat, saling mempengaruhi apalagi saling kerjasama. Oleh karena itu kita sekarang dan ke depan, kita sudah mencanangkan model JARLATUH tetapi dengan model yang bukan sistem horizontal tetapi sekarang dengan model ekosentris. Artinya ada pusatnya di pengajaran kerena sumber ilmunya, dan ilmu tersebut dapat dikembangkan, dipraktekkan yang kemudian menjadi PELATIHAN. Setelah itu bagaimana dari ilmu dan praktek dibuatlah konsep perilakunya. Karena pendidikan IPDN merupakan pendidikan yang profesional, dimana dia harus menguasai ilmunya, harus mampu melaksanakan tugas-tugas dalam praktek, mempunyai keterampilan, dan juga profesional itu harus mempunyai perilaku yang sesuai dengan tugas jabatan yang diembannya. Jadi tidak bisa dipisahkan. JAR dia punya ilmu, LAT dia punya keterampilan dan SUH dia punya kepribadian yang menunjang pekerjaannya tersebut. Katakanlah kita profesional di bidang Pamong Praja, maka yang dikelola adalah Pemerintahan, kita kan harus kenal Ilmu Pemerintahan, contohnya pelajaran Kepemimpinan, maka Pamong Praja tersebut harus memiliki kemampuan pemimpin, maka dia harus tahu ilmu kepemimpinan tersebut. Harus mampu menggerakkan organisasi, mampu mengkomunikasikan program-programnya, maka salah satu bentuk pelatihan kepemimpinan adalah Pelatihan Pidato, maka kepribadiannya adalah kepimpinan yang memiliki moral yang baik, harus memiliki komitmen kepada tugas, harus memiliki visi ke depan, kemampuan memotivasi maka hal tersebut dapat terbentuk dalam Pengasuhan. Maka akan tercapailah tujuan pendidikan yaitu berperilaku yang baik. Jadi tujuan pendidikan Pamong Praja adalah menciptakan pemimpin yang berperilaku baik. Seorang pemimpin itu bukan seseorang yang gagah semata, bisa pakai tanda-tanda jasa dan tanda-tanda pangkat dan atribut yang bermacam-macam itu. Apalagi konsep kepemimpinan kita adalah konsep kepemimpinan pamong, maka dia harus mengedepankan kepentingan orang-orang yang dipimpin. Pamong itu memahami, mengerti dan apabisa menduga apa yang dibutuhkan oleh yang di "emong" yaitu rakyat. Sebelum rakyat mikir, pamong sudah harus mikir dulu. Sehingga JARLATSUH tersebut dapat terintegrasi yang sebelumnya jalan sendiri-sendiri. [Jika kita lihat masing-masing perbidang, maka terihat pada Bidang Pengajaran masih adanya Dosen-Dosen yang mengajar bukan pada bidang keahliannya masing-masing. Masih terkesan hanya pembagian jatah jam mengajar saja ? ] "Betul....dan itu yang saya lihat. Saat ini kita menggunakan 2 pola yaitu pola STPDN dan pola IIP. Memang saya liat di STPDN itu, siapa saja bisa jadi pengajar, berbeda dengan di IIP, kalau bukan pejabat fungsional maka dia tidak dapat mengajar, dan mengajar di IIP juga sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing sesuai dengan fungsionalnya memiliki keahlian tertentu. [Apakah nanti Ibu akan menerapkan sistem Dosen waktu di IIP kepada sistem Dosen di IPDN ? "Saya punya misi ke sana, maka dari itu saya akan mewujudkannya. Sebenarnya sewaktu penggabungan STPDN dengan IIP, saya menduduki jabatan Pembantu Rektor II, dan kami pernah melakukannya dengan cara membuat formulir kesediaan kepada Karyawan IPDN siapa yang mau jadi dosen dan siapa yang mau di jabatan struktural. Maksud saya, jika ada yang berminat jadi Dosen, maka harus ada testingnya, dan persyaratan-persyaratan disiplin ilmunya yang cocok dengan kebutuhan kita dan dia harus mengembangkan karier sebagai Dosen sebagai tenaga fungsional, tidak boleh ada jabatan rangkap yach struktural yach fungsional. Karena mereka belum terbagi profesioanlitasnya, sehingga banyak dosen namun tidak sesuai dengan keahliannya, yang penting katanya hanya mendapatkan mata kuliah mengajar saja. Dan apabila dikurangi jam mengajarnya bisa menimbulkan dan keributan di kalangan dosen. Begitu juga dengan pemindahan/pergeseran mata kuliah menjadikan suasana yang tidak kondusif di kalangan para dosen. Sehingga keterbukaan terhadap profesionalisme dosen masih lemah. Oleh karena itu, hal ini yang perlu saya tekankan ke depan dalam kepemimpinan saya selaku Rektor IPDN yang baru. Profesionalitas para dosen akan saya kembangkan, dikarenakan diharapkan IPDN menghasilkan orang yang kompeten sehingga pengembangan SDM para Dosen di lingkungan IPDN saya jadikan prioritas dalam kepemimpinan saya di IPDN ini." [Dalam melakukan pembenahan internal di IPDN, apakah ada perubahan kurikulum dan penjurusan ? "Mengenai kurikulum, sebenarnya saya sudah dipermudah dengan adanya Hasil Tim Implementasi yang dibentuk oleh Menteri Dalam Negeri atas perintah Presiden, dimana Tim tersebut diberi waktu untuk melakukan pembenahan IPDN selama 2 tahun, termasuk di dalamnya mengenai Kurikulum Mata Kuliah. Di sana sudah ada rancangan kurikulumnya termasuk fakultas, program-program studi dan juga pembentukan IIP Regional di daerah. Nah saya tinggal mengikuti saja apa yang menjadi hasil Tim tersebut. Tentu saja yang namanya kurikulum itu bersifat dinamis, artinya bisa kita tinjau setelah kita jalani kemudian kita evaluasi dan kemudian pengembangannya ke mana. Dan untuk pengembangan kurikulum ini, saya berharap banyak kepada para Alumni untuk memberikan masukan, karena mereka itu yang berada di lapangan, yang tau persis kebutuhan di daerah. Karena fenomena di daerah tersebut, akan menjadikan ilmu yang diperlukan bagaimana, keterampilan yang digunakan bagaimana dan prilaku yang bagaimana untuk menunjang kegiatan tersebut. Sehingga para alumni di daerah yang lebih tau. Oleh karena itu, saya menyambut baik jika ada diantara alumni yang memiliki pandangan, pendapat baik disampaikan secara tertulis melalui surat, atau bertatap muka secara langsung atau melalui media lainnya." [Kalau dalam bidang Pelatihan, perubahan apa yang Ibu rancang dalam pembenahan IPDN ? "Masalah pelatihan di kalangan Praja, akan disesuaikan dengan mata kuliah yang nantinya akan dikembangkan. Sehingga antara teori dan praktek saling mendukung dan saling melengkapi dan akhirnya kepada para Praja pun mengetahui secara detil baik dari segi teori maupun praktek." [Jika dalam bidang Pengasuhan, apakah ada rencana Ibu untuk melibatkan pihak Militer untuk pelakukan pembinaan di kalangan Praja. Dikarenakan pada masa sebelumnya, suasana pengasuhan terlihat lebih tertib jika dibandingkan dengan sekarang, meskipun Pengasuh sudah berasal dari kalangan Alumni STPDN ? "Itu adalah pengalaman dan masukan dari alumni yang pernah dididik oleh militer di kalangan kampus STPDN. Tentu saja, orang yang pernah mengalami, melaksanakan dan menjalankan bisa lebih menilai dibandingkan dari orang yang melihat dari luar. Kalau memang ada pertimbangan itu, saya akan melaporkan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri, mudah-mudahan beliau dapat memberikan pertimbangan yang positif, apalagi saat ini kita IPDN sangat kekurangan sekali Pengasuh. Kita masih memerlukan pengasuh sebanyak 100 orang, sehingga rasio perbadingan dengan Praja antara 1 : 20. Dalam waktu dekat rencananya ada rekruitmen pengasuh tetapi tidak begitu saja direkrut secara asal-asalan, dan langsung disuruh membina Praja, saya ingin ada pemahaman dulu, penyamaan persepsi tentang apa yang mesti dilakukan oleh pengasuh dan apa itu pengasuhan. Tentunya ini perlu ada pelatihan beberapa bulan, dan akan membuka kemungkinan bekerjasama dengan pihak Militer, karena memang IPDN dulunya dikembangkan dari pihak mereka. Namun akan dipilah sesuai dengan yang cocok dengan nilai kepamongprajaan. Jadi kemungkinan bekerjasama dengan pihak Militer, secepatnya akan sampaikan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri." [Mengenai tindakan disiplin di lingkungan IPDN, saat ini terkesan tindakan disiplin hanya diberikan kepada Praja selaku mahasiswa di IPDN, sedangkan kepada Pegawai, Karyawan, Dosen dan Pengasuh di IPDN jika berbuat salah, kelihatannya didiamkan saja, tidak ada tindakan disiplinnya ?] "Pertama-tama saya terima kasih, telah diingatkan masalah disiplin ini. Kemaren kita telah membahas masalah statuta IPDN, dimana nantinya kedepan ada Dewan Kehormatan IPDN, yang tentunya dapat memberikan teguran dan mengingatkan kepada Dosen atau Karyawan atau Pengasuh agar supaya mereka berada di dalam relnya masing-masing. Demikian juga diberikan ruang yang luas kepada Mahasiswa dan Praja untuk mengadu dan melaporkan kalau ada Dosen/Karyawan/Pengasuh yang berbuat tidak semestinya. Namun yang sulit kan dari Mahasiswa dan Praja nya sendiri, kalau mereka ditanya apakah ada masalah, mereka semuanya akan menjawab semuanya baik, padahal saya kepingin diskusi dari hati-kehati, apa, bagaimana perlakukan para pendidik kita itu terhadap Praja. Padahal sebelumnya kita pernah melakukan pendataan terhadap Praja yang ingin melaporkan Dosennya, namun ternyata semuanya bersifat diam saja. Padahal di luar terdengar, ada dosen yang susah memberikan nilai, ada juga nilai yang dapat diperjual belikan dan lain sebagainya. Ada dosen yang suka marah-marah saja, berlagak preman dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kami sangat menjamin kerahasiaan jika ada Praja yang mau melaporkan Dosen yang berbuat salah tersebut. Kalau perlu dari organisasi Alumni dapat menyadarkan para Praja di Kampus, karena saat ini adalah era keterbukaan, maka sebaiknya Praja terbuka dalam memberikan informasi terhadap permasalahannya kepada Dosen dan Pengasuh. Jangan sampai mereka takut-takut demi kebaikan, dengan adanya laporan tersebut, menjadikan dasar pihak kami untuk memberikan Tindakan Disiplin kepada para Dosen/Karyawan/Pengasuh. [Tindak lanjut Tindakan Disiplin kepada Para Dosen/Karyawan/Pengasuh tersebut, apakah diapelkan/diupacarakan seperti Tindakan Disiplin yang dikenakan kepada para Praja ? "Kalau menurut saya, tidak bijak kalau Gurunya diapelkan di depan Praja, bagaimanapun kita masih menuntut adanya sikap hormat dan kewibawaan dari dosen. Sehingga kita tidak akan melakukan Apel Luar Biasa terhadap Dosen-Dosen yang bermasalah, sehingga kita hanya akan memberikan sangsi sesuai dengan Etika Keguruan di lingkungan IPDN." [Bagaimana konsep IIP Regional ke depan baik dari segi Kampus, Organisasi dan Tenaga Pengajar/Dosen ?] "Jadi mengenai kampus regional itu, sebenarnya adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Lembaga IPDN, jadi dia merupakan bagian dari IPDN namun tempatnya ada di daerah. Pembagian Kampus di daerah berdasarkan pembagian jurusan-jurusan dan program studi yang dipilih. Misalnya Program Studi Keuangan Daerah, misalnya ada di Bukit Tinggi, maka Praja dari manapun asalnya dia akan menempati Kampus di Bukit Tinggi tersebut. Jadi tidak ada anggapan bahwa Kampus Regional hanya berisi orang yang berasal dari wilayah setempat saja. Jadi penempatannya berdasarkan Program Studi yang dipilihnya. [Mengenai Program Studi yang akan dimasuki oleh Praja, apakah berdasarkan keinginan atau melalui tahapan seleksi atau penentuan langsung dari lembaga ? "Kita akan mencobanya, mulai pertama berasal dari keinginan dari Praja, kemudian Lembaga memberikan arahan sesuai dengan pengalaman dan latar belakang pendidikannya. Karena kalau mengikuti keinginan mahasiswa saja, maka nanti akan cenderung satu jurusan saja yang dipilihnya karena beberapa faktor, misalnya mata kuliahnya, dosennya dan tempat kampus di daerah yang akan ditujunya. Oleh karena itu, dibuat beberapa pilihan 1, 2 dan 3. Jadi jika Praja tidak masuk dalam pilihan 1 maka dia bisa dipindahkan dalam pilihan 2 atau 3. Mengenai Tenaga Pengajar di Kampus Regional, berdasarkan dari hasil Tim Implementasi IPDN yang diserahkan kepada Rektor, maka bidang studi/mata kuliah inti IPDN akan didatangkan dari Pusat, sedangkan mata kuliah lainnya dapat dapat mengambil atau bekerjasama dengan Perguruan Tinggi setempat. Dan tentunya untuk pelatihan-pelatihan akan kita masukkan dari praktisis-praktisi birokrasi pada bidangnya masing-masing. " [Apakah ada ruang bagi Alumni yang sudah S2 dan S3 yang berkeinginan untuk mengajar di Kampus Regional ?]"Tentunya pendekatan menjadi Dosen tidak hanya berdasarkan Alumni semata, namun berdasarkan kompetensi masing-masing alumni tersebut untuk menjadi seorang Dosen di Kampus Regional tersebut. Jika memang Alumni itu memiliki kompetensi untuk mengajar dan menjadi Dosen maka hal itu sangat baik sekali sehingga perbaikan IPDN ke depan akan lebih cepat. [Bagaimana pola karir Alumni IPDN ini ke depan ? karena sampai saat ini masih belum jelas pola karir para alumni di lapangan.] "Memang Bapak Menteri Dalam Negeri sudah menugasi kita supaya memikirkan dan merancang pola karir lulusan IPDN, jadi mulai dari mana dan sampai puncaknya di mana, liku-likunya bagaimana dan hal tersebut haruslah terpola. Kalau mulai dari sini maka ujungnya di mana karir tersebut. Oleh karena itu, awalnya karir lulusan IPDN akan menjadi Sekretaris Kelurahan di daerah atau setingkat dengan eselon IV.b, dan ini merupakan suatu peluang yang sangat baik bagi alumni di daerah. Kedepannya, setelah Sekretaris Kelurahan ada jabatan-jabatan yang memerlukan dan memerlukan kemampuan seorang Pamong Praja, misalnya jabatan Camat dikarenakan berdasarkan peraturan perundang-undangan sudah mensyaratkan hanya lulusan pemerintahan yang dapat menduduki jabatan Camat tersebut. Harapan lainnya juga untuk jabatan Sekretaris Daerah akan dipegang oleh lulusan Alumni Sekolah Pamong Praja, namun tentunya harus melalui dan melewati beberapa tes dan persyaratan lainnya. Dan Alhamdulillah, Bapak Menteri Dalam Negeri sangat perhatian terhadap Lembaga Pendidikan IPDN ini.[Mengenai Organisasi Alumni Sekolah Pamong Praja, saat ini ada 3 organisasi, yaitu IKADIK PP yang dipimpin oleh Prof.Sadu, kemudian FKA IIP, yang dipimpin oleh DR.Made dan FKPP yang dipimpin oleh Drs.Asmin Safari Lubis,M.Si. Apakah ada wacana Ibu Rektor untuk membentuk sebuah wadah/organisasi yang manaungi ke-3 organisasi tersebut ?] "Saya kira sebuah organisasi profesi jika ada sub-sub organisasi yang mengembangkan organisasi dan anggotanya sendiri sangat bagus, namun tentunya harus ada organisasi induk, yang menyatukan sub-sub organisasi itu ke dalam suatu wadah, yang nantinya akan menjadi sarana alumni pamong praja untuk berkiprah, apakah itu menyampaikan konsep-konsepnya, pemikiran-pemikirannya ataupun kepentingan-kepentingannya. Seperti juga organisasi lainnya seperti organisasi Dosen, organisasi Dokter dan lain-lain. Silakan ada sub-sub organisasi dalam rangka memudahkan komunikasi dan informasi sesama alumni, namun harus ada payung hukum yang menaungi ke-3 organisasi tersebut, dan pihak IPDN dapat memfasilitasinya. Sehingga ke-3 organisasi tersebut saling mendukung dan tidak saling menjatuhkan. Karena organisasi tersebut hanyalah wadah untuk menyalurkan aspirasi dan tentunya wadah pemersatu ke-3 organisasi tersebut sangat diperlukan. Dan dalam Statuta IPDN, ikatan alumni itu diperbolehkan meskipun bukan jabatan struktural tapi Lembaga IPDN dapat memberikan fasilitas baik secara administrasi maupun keuangan. Juga fasilitas sekretariat, sepanjang ada tempatnya di dalam Kampus baik di Jatinangor atau di Jakarta, akan disediakan Sekretariat untuk Organisasi Alumni tersebut, dan kami pihak lembaga akan membantunya. Harapan Ibu selaku Rektor IPDN yang baru baik terhadap Alumni dan Lembaga IPDN ? "Pertama-tama saya merasa tersanjung dan terharu, banyak sekali sampai ratusan sms kepada Ibu, memberikan ucapan selamat dan berharap Ibu dapat membenahi Sekolah Pamong Praja ini dan mereka menyatakan siap untuk dimintai saran-saran, masukan, dan saya sangat senang dan bersemangat. Begitu saya dilantik, saya berpikir akan mendayagunakan alumni yang tersebar di seluruh Nusantara untuk memperbaiki sekolah kita, karena para alumni yang sudah merasakan bagaimana pahit getirnya suasana di kampus, kemudian bagaimana proses belajar mengajar, kemudian apa manfaatnya setelah mereka lulus, maka yang punya referensi itu adalah alumni. Oleh karena itu, sangat sangat mengharapkan forum-forum komunikasi alumni apapun bentuknya baik organisasi resmi maupun para Member Website Pamong Praja untuk bersama-sama membina dan membenahi lembaga kita. Oleh karena itu, bisa saja nanti kami yang mengundang, atau pihak alumni yang mengundang kami, atau juga bisa juga secara individu maupun kelompok yang memberikan sarannya kepada kami dalam rangka pembenahan IPDN kedepan,baik secara surat ataupun media lainnya seperti Website Pamong Praja. Intinya kami terbuka dan merindukan para alumni bisa bersama-sama melakukan pembenahan di IPDN. Karena para alumni yang ada di lapangan sudah bisa menimbang, membandingkan antara pola pendidikan yang dulu dan perubahan ke depan sehingga akan diperoleh masukan yang baik bagi pembenahan IPDN, baik itu menyangkut kelemahan maupun kelebihan alumni sekolah pamong praja. Oleh karena itu, kami sangat terbuka untuk menerima saran dan masukan dari alumni. Dan kami akan selalu terbuka untuk menerima saran dan masukan tersebut, kami tunggu partisipasinya. [Sebuah organisasi sangat umum jika terjadi pergantian pucuk pimpinan maka akan diadakan pergantian beberapa jabatan di bawahnya. Apakah Ibu Rektor merencanakan perombakan posisi jabatan di IPDN ? "Kalau perubahan struktur IPDN telah dibuat oleh Tim Implementasi IPDN yang telah dibentuk oleh Menteri Dalam Negeri, dan tentunya jika ada perubahan struktur maka pasti ada perubahan personil. Dan saya dalam rangka membangun kompetensi, disamping ada rekstrukturisasi di tenaga pengajar, saya kira tuntutan organisasi juga diharuskan melakukan restrukturisasi di bidang personil. Dan sebenarnya hal tersebut sudah diagendakan dan tinggal menunggu waktunya sesuai dengan saran dan masukan dari Tim Implementasi IPDN dan perintah dari Bapak Menteri Dalam Negeri. Jadi masalah tersebut tinggal menunggu waktu saja. Oke..... Setelah selesai melakukan wawancara, Administrator Website pun dipersilakan Ibu Rektor untuk menikmati hidangan yang telah disediakan sebelumnya. Kemudian selanjutnya Ibu Rektor IPDN pun berkenan memberikan bantuan donasi untuk operasional Website Pamong Praja. Beliau mengatakan bahwa bantuan dana ini bersifat pribadi bukan atas nama lembaga, jadi jumlahnya sekedarnya. Kemudian Administrator Website pun mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan. Kami pun berjanji bahwa setiap donasi yang masuk akan kami masukkan dalam Laporan Keuangan Website dalam Kolom Donasi. Setelah menikmati hidangan yang telah disediakan, kami pun meminta izin untuk pulang, namun sebelum pulang, Ibu Rektor menanyakan seputar masalah pendidikan kami di Program Pasca Sarajana IPDN. Dan kami sampaikan bahwa saat ini kami menyusun tesis dan diharapkan Bulan Desember 2008, kami dapat melaksanakan Sidang Tesis dan Jadwal Wisuda diharapkan bulan Maret/April 2009. Dan Ibu Rektor pun memberikan semangat agar tidak melupakan pendidikan S2 di IPDN dan dapat menyelesaikan dengan tepat waktu. Akhirnya kami pun pamit dari Rumah Dinas Ibu Rektor IPDN yang ada di Komplek Perumahan IPDN Kampus Cilandak Jakarta.(Sumber www.pamongpraja.com)

Baca Selengkapnya >>>