ROBERT HENDRA GINTING, AP, M.Si

Wednesday, 29 April 2009

ENTERTAINMENT POLITIC

KARL KAUTSKY dalam bukunya yang berjudul Eithes and the Materialist Conception of History (1906) mengembangkan gagasan-gagasan Karl Marx dan Friedrich Engles seperti yang secara singkat diuraikan dalam A Manifesto of the Communist Party (1848). Ia mengatakan, kepentingan-kepentingan serta hak-hal pelbagai macam kelas dalam pertentangan diantara mereka tersebut berkisar di sekitar salah satu dari dua hal; mereka berusaha mempertahankan diri dalam kedudukannya sebagai penguasa, atau jika tidak demikian mereka berusaha menggulingkan kelas yang memerintah serta merebut kekuasaan. Kelas dapat diumpamakan sebagai suatu kelompok atau koalisi kekuasaan atau politik yang memiliki kekuatan menjadi penentu kebijakan Entertainment lebih dikenal di dunia artis sebagai dunia hiburan. Tetapai bila hiburan ditunjukkan dunia politik, tentu jadi sangat berbeda. Entertainment politic dilakukan dengan sadar dan tidak sadar. Liihat saja spanduk atau kelender atau iklan... orang yang mencalonkan dirinya jadi kepala daerah atau presiden atau legislative (kandidat), banyak lucunya . Poster kandidat yang yang pegang cangkul di sawah tetapi arah cankulnya hampir memotong kakinya, ada yang memegang ikan mas, ada yang mengepalkan tangan meniru mike Tyson, ada yang tertawa lebar sampaii lupa giginya ompong, ada yang berpakaian superman, gatot kaca dan banyak lagi. Itu yang mudah dicerna, namun sebenarnya banyaklagi hiburan politik yang sulit dicerna namun menjadi bahan tertawaan masyarakat paham politik. Pesta demokrasi memilih wakil-wakil rakyat yang akan didudukan di kursi DPRD, DPR RI dan DPD telah usai. Berbagai kelas kelompok atau golongan masyarakat apakah yang ukurannya kekayaan, kekuasaan, kehormatan maupun ilmu pengetahuan, kini hanya mampu berkomentar, menggosip di pinggir arena, tidak lagi didengarkan suaranya oleh partai politik. Banyak kejutan muncul yang mencengangkan orang banyak. Sosok SBY sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat bak artis naik daun, laris manis terjual kaset dan vcd-nya. Tentu keberuntungan Partai Demokrat yang luar biasa ini merupakan anugrah hingga membawa Partai Demokrat menjadi satu-satunya yang mampu mengajukan calon presidennya sendiri, tanpa koalisi. Kekuatan besar Demokrat menghancurkan dominasi politik dari partai-partai raksasa seperti Golkar dan PDI Perjuangan. Kenyataan ini menimbulkan banyak pemikiran partai-partai bagaimana merumuskan keputusan tepat untuk tampil di pemerintahan. Tampil di pemerintahan bias diartikan mampu mengusung calon presiden atau calon wakil presiden maupun untuk meraih sebuah komitmen kesepakatan quota menteri dari partainya. Masa kunjung mengunjugi berakhir sudah, semua ketua partai politik 9 besar perolehan suara pemilu legislative sibuk mengunjungi dan dikunjugi kecuali Demokrat yang duduk manis di markasnya. KEBERUNTUNGAN POLITIK. Tidak bisa dipungkiri, kondisi ini membuat Partai Demokrat seperti di atas angin memandang banyak partai yang mulai merangkak menapaki tangga koalisi menjajakan dirinya. Pada Golkar sendiri, sepertinya setelah mengetahui kekalahannya secepat itu melalui fungsionaris maupun pentolan partainya mengumandangkan bahwa Jusuf Kalla (Ketua Partai Golkar) masih ingin menjadi pendamping SBY. Naluri politik Golkar ternyata menjadi boomerang dan lebih menyedihkan lagi, manuver keluar politik JK menimbulkan perpecahan di dalam tubuh partai berlambang pohon beringin ini. Simak saja putusan Rapimnas yang berlangsung begitu cepat merekomendasikan JK sebagai Calon Presiden namun tak jelas siapa yang diajak koalisi untuk mewujudkannya. Suara Partai Golkar hanya sekitar 14 % dan butuh 6% lagi agar bias mengajukan diri sebagai calon presiden. Ada PDIP, PKS, PAN, GERINDRA, PKB, HANURA, dan PPP yang dapat disanding, jika mereka mengalah menjadi calon wakil presiden. Inipun masih banyak menimbulkan keraguan kader dan DPD Partai Golkar bila ditargetkan meraup kemenangan dengan alasan kesukuan, JK bukan suku Jawa. Dari beberapa kader yang menonjol seperti Akbar Tanjung, Surya Paloh, Fadel Muhamad, Agung Laksono dan Sri Sultan Hamengku Buwono; hanya Sultan dan Agung yang berasal dari suku Jawa dan Sultan menduduki rating atas walau Akbar tanjung lebih dijagokan banyak DPD untuk cawapres. Gema kuat yang muncul, Golkar bersanding dengan PDIP, HANURA dan GERINDRA. Permasalahan koalisi dengan PDIP, sampai sekarang masih belum bisa dirumuskan siapa yang jadi calon wakil presiden dan siapa yang jadi calon wakil presiden. Pesimis jika JK mau menjadi calon Wakil Presiden dari koalisi ini dan demikian juga penilaian terhadap Megawati yang tidaklah mungkin mau jadi calon wakil presiden, karena dulu sudah presiden. Prediksi yang muncul, JK tetap menjadi calon presiden dan Taufik Kemas atau Puan Maharani menjadi calon wakil presiden. Namun inipun masih menjadi pertimbangan berat karena akan menghadapi tantangan berat dari kader PDIP, apalagi beberapa partai telah mendekat dan siap menjadi calon wakil presiden pendamping Megawati. Bila JK koalisi dengan HANURA melalui Wiranto sebagai cawapres, tentu Golkar harus mengandeng 1 Partai Politik lain sebab pegabungan persentasi perolehan suara keduanya belum mencapai 20%. Dilihat dari keberuntungan Golkar menggandeng Wiranto tidaklah signifikan melahirkan simpati orang banyak. Sosok Wiranto sendiri sebenarnya adalah kader Golkar yang pernah kalah pada Pilpres 2004 lalu. Kurangnya nilai jual Wiranto akan sangat merugikan Golkar jika masih tetap menginginkannya menjadi cawapres. Lain halnya dengan sosok Prabowo, menantu Mantan Presiden Suharto. Nafas keberpihakan GERINDRA pada kaum petani dan masyarakat miskin sebenarnya murni meniru gaya mantan Presiden Suharto (almarhum) di 32 tahun pemerintahannya. Bongkar sejarah, pada jaman itu Suharto sangat banyak melibatkan dirinya ditengah tengah petani dan masyarakat miskin, sehingga banyak simpati mengalir kedirinya dan ini adalah entry point atau langkah tepat. Masyarakat petani dan golongan rakyat kurang mampu mayoritas mendiami bumi Indonesia. Adalah menjadi kekuatan besar bila Megawati atau JK menggandengnya, namun kembali ke permasalahan semula, siapa yang jadi calon presidennya. Jelas Prabowo sejak 2 tahun lalu mendeklarasikan dirinya melalui kampanye kampanye hebatnya di iklan televisi . Bila saja Prabowo dapat digandeng, PKB pro Gusdur bakalan turut serta. Namun cita-cita yang bergulir, Prabowo ingin menjadi presiden bukan wakil presiden, katanya. GONJANG GANJING POLITIK. Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, dan Partai Kebangkitan Bangsa mulai beriak dan makin besar. Seluruhnya mempertontonkan upaya perebutan kekuasaan. Kini pertanyaannya, selihai apa sebuah partai politik membangun koalisi yang tidak hanya bermuara pada pemberian kesempatan kepada mereka menjadi pendamping partai lainnya dan bukan pada posisi mencari pengantin. Bagi partai papan tengah (yang memperoleh suara kecil namun diatas ambang batas 2,5 % parliament tresshold) seharusnya berpikir legowo menanti pengantin laki-laki meminang mereka tidak hanya special dijadikan pengantin wanita tetapi bersedia juga dijadikan pembantunya. Inilah tuntutan kedewasaan politik yang penting disikapi partai politik papan tengah tidak terkecuali oleh Partai Keadilan Sejahtera. PKS sudah bulat tidak berteriak maju menjadi calon presiden tetapi dengan tenang , pasrah, berhasil merumuskan calon wakil presiden pendamping SBY. Katanya, PKS tetap berkoalisi dan bersedia dipinang jadi wakil presiden bila berkenan dan rela juga bila hanya dijadikan pembantu SBY bila duduk kembali menjadi Presiden Republik Indonedia. Repot bila semua partai menginginkan jadi calon presiden, hanya PKS, PKB, HANURA, dan PAN yang secara tegas menyatakan sikapnya tidak tertarik menjadi calon wakil presiden. Ini mengisyaratkan kepada partai besar seperti Demokrat, PDIP, dan Golkar agar segera melamar mereka. PENUTUP. Dagelan atau lelucon politik gratisan sudah banyak ditampilkan orang-orang partai politik apalagi lakonnya diperankan pelawah dan artis sinetron yang banyak ikutan nyaleg. Harapan dari dunia hiburan baik di televise (sinetron, comedian maupun infotainment) atau di berbagai proses perhelatan politik (pilkada, pemillu legislative, pilpres) intinya menyenagkan orang lain. Jika orang lain senang maka umpan balik lebih baik lagi bagi dirinya. Kecendrungan kesusahan meng-entertain politik agar simpati masyarakat mengebu-gebu memihaknya akhirnya menimbulkan pemikiran sempit dan kesombongan diri ketika terpilih. Sampai saat ini dagelan pengganti antar waktu masih malu-malu di bicarakan partai politik. Banyaknya wajah baru yang lebih "dipercaya" masyarakat mampu menyingkirkan tokoh-tokoh partai politik tersingkir dalam pengumpulan suara terbanyak. Peluang mendudukkan pejabat teras partai politik yang menduduki urutan 1 atau 2 daftar caleg parpol walau tidak laku dapat terjadi dengan kebijakan intern parpol, seperti diungkapkan Ketua Partai Golkar Sumatera Utara di salah satu koran terbitan Sumatera Utara. Lain kasus, tidak jarang, seorang kandidat yang duduk sebagai anggota legislative, gubernur, walikota, bupati bahkan kepala desa, sangat sulit membalas sapaan selamat pagi kita, alergi dengan telpon masuk, dan banyak alasan menghindar saat ingin menyampaikan permasalahan hidup ketika dirinya sudah dilantik. Inipun entertainment politik, entah disadari atau tidak.

2 comments :

eri-communicator said...

setuju banget bang, yang terjadi sekarang dipentas politik negara kita entertainment politik yang menjadi penontonnya kita semua, JK dipusingkan dg koalisi

saterlatblogs said...

Yupz okeys bang saya juga setuju, huhuuu pentas entertaintment sekarang pindah ke pentas politik huhuuuuu....