Demokrasi Masih Sebatas Memilih Pemimpin

Demokrasi di Indonesia, melalui pemilihan kepala daerah atau pilkada secara langsung, selama ini masih dimaknai sebatas untuk memilih pemimpin. Padahal, sebenarnya proses pemilihan kepala daerah dapat menjadi sarana untuk meletakkan fondasi bagi kontrol demokrasi. Pendapat itu disampaikan Airlangga Pribadi Kusman, pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya, Kamis (19/6) di Surabaya. Dengan meletakkan dasar bagi kontrol demokrasi, masyarakat sipil (civil society) dapat terlibat aktif untuk melihat realisasi janji pemimpinnya yang dilontarkan saat kampanye.Dengan political review, masyarakat dapat melihat, misalnya, setiap tiga bulan atau enam bulan apakah rencana dan janji yang diucapkan pemimpin saat kampanye menjelang pemilihan sudah terlaksana,” katanya.Airlangga yang mengajarkan kuliah Kekuatan Politik di Indonesia mencontohkan, menjelang pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Timur pada bulan Juli, di Jatim dapat dimunculkan gerakan masyarakat sipil untuk membuat kontrak politik dengan lima pasang calon kepala daerah itu. Langkah awal dengan merumuskan secara detail program yang diusung pasangan calon dan program yang diinginkan masyarakat. Kemudian, menyusun kontrak politik yang berisi program prorakyat.

”Lalu, dilihat dalam tiap jangka waktu tertentu, apakah program dalam kontrak politik itu terlaksana atau tidak?” ujarnya. Kelompok yang mendukung gerakan masyarakat sipil, menurut Airlangga, harus mengampanyekan hal itu sebagai bentuk penyadaran hak masyarakat. Ini mengingat selama ini kontrak politik cenderung bersifat politis saja karena melibatkan kelompok masyarakat yang mendukung pasangan calon tertentu maupun tim sukses pasangan calon itu. Di tempat terpisah, guru besar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya, Anita Lie, mengemukakan, gerakan masyarakat sipil bisa berperan besar dalam menggiring calon kepala daerah untuk lebih fokus pada isu tertentu. Bahkan, upaya menggiring isu itu dapat direalisasikan dalam bentuk debat pasangan calon kepala daerah di depan publik. ”Dengan demikian, isu yang diusung calon kepala daerah itu jelas, misalnya ekonomi, pertanian, dan pendidikan,” katanya. Anita melanjutkan, ”Misalnya, kampanye mengusung pendidikan gratis. Gratis itu yang seperti apa?” Anita, yang juga pemerhati pendidikan, mencontohkan, persoalan di Jatim sangat kompleks. Karena itu, yang dibutuhkan masyarakat dalam pemilihan kepala daerah mendatang tidak hanya janji mereka, tetapi yang lebih penting lagi, realisasi janji itu. Selama ini, realisasi janji itu sering terlupakan. (idr) www.ri.go.id