ROBERT HENDRA GINTING, AP, M.Si

Tuesday, 17 June 2008

Kontrak Politik Bukan Pembodohan

Membuktikan calon gubernur, bupati atau walikota berkualitas, serius dan layak menjadi kepala daerah, terletak pada visi dan misi serta kontrak politik yang menjadi janji-janji kampanyenya. Sebahagian besar calon kepala daerah bahkan yang sudah menjabat, janji-janji kampanye (kontrak politik) jika terpilih hanya kata-kata manis yang mustahil dicapai. Pikiran masyarakat di format (dibentuk) dengan sebuah khayalan indah yang tidak pernah terpikirkan karena hanya isapan jempol jika harus dicapai selama 5 tahun masa jabatannya. Lebih aneh lagi jika ada kandidiat kepala daerah yang membuat kontrak politik lebih dari lima tahun bahkan sampai kiamat. Masyarakat perlu belajar lagi mencerna seorang calon kepala daerah berangkat dari kontrak politik yang ditawarkan. Jikalau calon kepala daerah benar-benar cerdas dan memiliki niat baik meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tentu sebelum ia menjabat / terpilih, ia harus mengetahui secara jelas dan detail kesusahan rakyat. Kata mengetahui digambarkan dalam kontrak politik yang memuat apa saja yang perlu dibenahi nanti termasuk besaran angka-angka yang termuat dalam prioritas program kerjanya. Misalnya, apakah ia tahu berapa jumlah penduduk miskin, minimal ketersediaan pupuk bagi petani, pakan ikan yang baik, panjang irigasi yang harus ditambah, banyaknya pengangguran untuk penyiapan lapangan kerja atau pelatihan, dokter atau bidan desa yang ideal di seluruh pelosok daerahnya. Dengan sebahagian contoh ini, seorang kandidat kepala daerah harus mampu dan berani merumuskannya banyak solusi.

Terdapat dua bentuk kontrak politik yang sering disajikan balon kepala daerah, model pertama seperti untaian panjang kata-kata indah yang sangat disukai namun ternyata tidak jelas kapan dicapainya. Model kedua, menampilkan jumlah peningkatan atau pencapaian serta persentasi yang akan dicapai sebagai raport kinerjanya. Sebuah contoh ringan, kontrak politik balon kepala daerah yaitu : 1. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. 2. Mewujudkan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani. 3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Contoh kontrak politik ini sangat digemari balon kepala daerah, namun jelas ini sangat tidak bertanggungjawab. Model kekinian yang wajib dituntut masyarakat harus beralih kepada kontrak politik seperti : 1. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat dengan pemberian beasiswa kepada 1000 siswa yang tidak mampu dan pembangunan 20 gedung sekolah baru. 2. Mewujudkan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani melalui program pekan olahraga daerah tingkat propinsi/kabupaten/kota/kecamatan atau desa setiap tahunnya serta memberikan beasiswa/penghargaan bagi siswa/masyarakat berprestasi dalam bidang olahraga. 3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui pembukaan lapangan pekerjaan bagi 3000 orang.

Inilah contoh ringan kontrak politik yang perlu ditelanjangi masyarakat saat seseorang memproklamirkan dirinya sebagai calon kepala daerah. Penulis merasa, tidak saatnya lagi memposisikan diri sebagai blok golput dalam pemilihan kepala daerah atau pemilihan umum. Tanggungjawab daerah dan kesejahteraan masyarakat harus dibela melalui pembelaan terhadap seseorang yang berani menawarkan kontrak politik yang jelas. Seandainya saja, kontrak politik yang ditawarkan tidak menggambarkan kondisi nyata yang dihadapi masyarakat saat ini (misalnya pendidikan, pertanian, kesehatan, kemiskinan), dapat disimpulkan ia tidak mengenal rakyatnya. Kalaulah benar balon kepala daerah serius mencalonkan diri menjadi kepala daerah atas nama kesejahteraan masyarakat dan bukan karena iseng atau untuk memperkaya diri; dari awal ia harus memahami penyebab tangisan rakyatnya.Permasalahannya, apakah balon kepala daerah tau betul kesusahan rakyat yang akan di belanya saat ia nanti menjadi kepala daerah ? Kalaulah jawabnya ia, tentu balon kepala daerah mampu merumuskan permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat dan menyusunnya dalam sebuah kontrak politik. Pertanyaan kedua, beranikah balon kepala daerah menyajikan kontrak politiknya dalam bentuk angka-angka atau sesuatu yang dapat diukur ? Kalau jawabnya ia, tentu balon kepala daerah berani memberikan target-target waktu pencapaian dibawah 5 tahun masa jabatannya. Ini sangat penting, sebab jika balon kepala daerah nanti terpilih dan tidak sanggup memenuhi kontrak politiknya, mundur di tengah jalan harus dilakukannya.

Kasus yang muncul, rakyat tidak sempat membaca, menyimak bahkan mengkaji kontrak politik yang ditawarkan para balon kepala daerah karena sibuk di sawah. Peranan tim sukses sangat besar menyampaikan kontrak politik kepada rakyat sekaligus meyakinkannya. Pertanyaannya, apakah masyarakat mengerti tentang kontrak politik ? Peran Pemerintahlah yang dituntut memberikan pendidikan politik kepada masyarakat melalui sosialisasi, selebaran, sepanduk atau bisa saja seperti kuliah umum walau dilakukan di sawah-perladangan.

No comments :