Presiden Respon Masalah Krusial Sumut

Gubsu terima kasih partisipasi masyarakat selama kunjungan Presiden. Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono merespon positip berbagai permasalahan krusial Sumut yang disampaikan oleh Gubsu H Syamsul Arifin selama tiga hari mendampingi Presiden di propinsi ini, terutama masalah jalan, kelistrikan dan distribusi pupuk. "Kita gembira begitu besar perhatian dan respon Presiden, terutama respek yang cukup besar terhadap kondusifitas Sumut" ujar Gubsu H Syamsul Arifin menjawab wartawan di kantornya, Senin (21/7), seraya bersyukur kehadiran Presiden dan Ibu Hj Ani Bambang Yudhoyono berjalan aman dan lancar, sehingga diharapkan kepala negara dan ibu negara benar-benar bahagia selama di daerah ini. Didampingi Kepala badan Infokom Provsu Drs H Eddy Syofian MAP, Gubsu menyampaikan terima kasih dan apresiasi tinggi kepada seluruh masyarakat yang berpartisipasi menjaga suasana benar-benar kondusif selama Presiden di daerah ini, 17 hingga 19 Juli 2008, termasuk saat melakukan perjalanan panjang lewat darat sekitar 172 km Medan – Parapat. Selama tiga hari di Sumut, antara lain melakukan dialog dengan bupati dan walikota beserta berbagai elemen strategis masyarakat di Medan, menghadiri Puncak Acara Pesta Danau Toba di Parapat dan Panen Raya Padi di Simalungun, Presiden cukup respek terhadap permasalahan krusial Sumut yang diterimanya, khususnya informasi dari Gubsu H Syamsul Arifin SE. "Saya yakin betul berbagai permasalahan Sumut khususnya jalan banyak rusak sudah diketahui Presiden. Tentang distribusi pupuk begitu juga," ujar Gubsu. Hal ini juga diungkapkannya di depan Presiden pada acara Panen Raya di Simalungun. Saat itu Presiden tampak mengangguk-angguk, dan saat menyampaikan bimbingan, khusus pupuk Presiden menegaskan,"Siapapun yang menyelewengkan pupuk, akan ditangkap dan dipenjarakan". Khusus permasalahan jalan, menurut catatan di Pemprovsu, jalan nasional yang rusak di Sumatera Utara saat ini mencapai 990 kilometer dari 2.098 kilometer jalan nasional yang ada, sementara dari 2.753 kilometer jalan provinsi,yang rusak sepanjang 877 kilometer. Untuk mencapai kondisi mantap tahun 2009 hingga 2013 diperhitungkan butuh dana sekitar Rp 12,2 triliun untuk infrastruktur jalan di Sumatera Utara, sementara kemampuan provinsi dalam lima tahun ke depan hanya Rp 2,44 triliun. Oleh sebab itu,tidak berlebihan jika Sumut sangat mengharapkan dukungan dari pemerintah pusat, apalagi perbaikan jalan ini sangat diperlukan untuk mendukung pergerakan angkutan komoditi unggulan Sumatera Utara, seperti hasil perkebunan, yang memberikan kontribusi cukup besar bagi devisa negara. "Kita bangga dari sektor perkebunan ini cukup banyak menyumbang kepada devisa negara, karena lahan Sumatera Utara sudah sejak lama dimanfaatkan bagi perkebunan milik negara dan swasta nasional. Begitu juga beberapa sektor lainnya. Oleh sebab itu, kita bermohon agar permasalahan infrastruktur jalan dan jembatan ini dapat menjadi perhatian lebih khusus," ujar Gubsu seraya mengemukakan selain perbaikannya, Sumut juga membutuhkan dibukanya jalan baru sebagai akses untuk menghubungkan sentra-sentra ekonomi di seluruh pelosok Sumatera Utara. Mengenai masalah pupuk, lanjut Gubsu, selain mendorong pengawasan distribusi agar berjalan baik seiring dengan komitmen pemerintah yang akan memperjuangkan subsidi pupuk kepada petani menjadi Rp 20,6 triliun pada tahun 2009 atau mengalami kenaikan signifikan dibanding tahun 2008 ini sebesar Rp 14,6 triliun sebagaimana diungkapkan Presiden, Sumut juga akan lebih mengintensifkan pengembangan pupuk kompos. Dikemukakan, Sumatera Utara mengusahakan kemandirian di bidang pengadaan pupuk, dengan mengolah dan memproduksi pupuk organik sendiri antara lain mulai tahun ini mengupayakan pembangunan rumah-rumah kompos pada sentra-sentra produksi pertanian. Saat ini, lanjut Gubsu, permintaan terhadap produk-produk pertanian organik sangat tinggi. Selain karena ramah lingkungan dan sehat, juga diminati pasar luar negeri. Apalagi, dengan penggunaan pupuk organik terjadi pemuliaan tanah yang selama ini sudah tercemar pupuk kimia yang mempengaruhi kualitas hasil pertanian. www.ri.go.id