ROBERT HENDRA GINTING, AP, M.Si

Saturday, 6 December 2008

Etika Politik

SISTEM politik bisa menjadi rumit manakala sepi percontohan positif. Hubungan antarlembaga, fungsi, dan peran masing-masing lembaga jadi semu dan hanya bayang-bayang belaka apabila para aktor politik itu sendiri tak peduli pada etika dan kepatutan. Pemeranan politik yang arif, santun, taat asas dan kepantasan, kenegarawanan para pelaku pada akhirnya menjadi kunci kekuatan sistem politik yang terbangun. Bukankah sistem politik Amerika Serikat yang stabil, kuat dan seolah natural sekarang ini merupakan buah karya para cendekiawan dan para politisi negarawanan sejak zaman lampau? Artinya, ada contoh dan teladan yang selanjutnya menjadi preseden baik dan pada akhirnya menjadi tradisi, kebiasaan. Trias politika tidak bakal berjalan bagus tanpa ditopang dan didukung kehadiran politisi yang baik pula. Sejak kali pertama dibentuk dan diisi dari generasi ke generasi, pada akhirnya sistem politik di negeri itu jadi kokoh dan bertahan panjang. Pilar keempat demokrasi, pers juga memberikan dampak langsung dan juga tak langsung pada pengokohan sistem politik. Arah dan jalan yang ditempuh masyarakat dapat dinormalkan, diluruskan dan dibenahi manakala di perjalanan terjadi kekeliruan apalagi pelanggaran etika maupun aturan.Aktor politik jelas menjadi variabel terpenting dari segalanya. Aturan, hukum, undang-undang lahir dari para politisi yang cakap, bijak, intelek, dan berwawasan luas. Sebaliknya, aturan, undang-undang, hukum hanya menjadi kumpulan huruf belaka apabila tidak dijalankan. Politisi dan aktor-aktor penting masyarakat negeri itu pun memegang peranan kunci. Ia menjadi tulisan dan kertas tak bermakna jika para politisi atau siapa pun warga yang terikat di bawahnya menelantarkan begitu saja. Seandainya ia merupakan sesuatu yang tidak tertulis, di situ tentu tercakup norma, moralitas, etika, dan kepatutan.Amerika memberikan teladan politik yang menarik ketika George Walker Bush menjanjikan transisi kekuasaan yang mulus pada Barack Obama. Bush meneguhkan diri terjaminnya transisi yang tanpa cacat selama sisa kekuasaannya di Ruang Oval, Gedung Putih. Ada beberapa catatan yang bisa dipetik dari sikap sederhana namun fundamental tersebut. Pertama, itu menyiratkan tegas, Bush menempatkan dirinya jauh di bawah sistem, negara, konstitusi maupun kepentingan Amerika. Sekalipun Obama dari partai yang berbeda dengannya--Bush Partai Republik dan Obama Partai Demokrat--Obama adalah Presiden terpilih. Mayoritas rakyat Amerika dan suara electoral memberikan suara dan mengamanahkan AS-1 padanya. Kedua, Bush memegang etika dan realitas politik yang bandul politiknya kini dikendalikan parpol saingannya sendiri. Bisa saja Bush acuh tak acuh, lebih-lebih memang tak ada aturan yang mewajibkannya memperlakukan Obama secara terhormat demikian. Tapi, di situlah etika bermain. Ketiga, teladan yang diberikan Bush menegaskan pula tak ada permusuhan abadi di dalam politik. Bush yang Republikan, konservatif dan nasionalis sempit adalah berbeda dalam segalanya dengan Obama yang Demokrat, liberal, humanis, dan internasionalis. Semua perbedaan tersebut kalah dengan etika dan realitas yang menempatkan Obama sebagai Presiden terpilih. Ada semacam tanggung jawab moral pribadi Bush mengantarkan presiden terpilih agar mudah dan nyaman memulai kekuasaan dan administrasinya pada 20 Januari 2009. Karena itu, Bush tidak akan membuat kebijakan baru apalagi melakukan pengangkatan pejabat-pejabat strategis baru menjelang masuknya Obama ke Gedung Putih. Ia tahu, jika itu dilakukannya, maka yang tersisa hanyalah kekonyolan, kenaifan, dan menjadi preseden buruk bagi tradisi politik, pemerintahan transisi Amerika. Dua periode kekuasaan Bush diakhiri benar-benar secara khusnul khatimah. Perilakunya berlian dan mulia justru di tahun kedelapan penghujung administrasinya. by : Ramadhan Pohan - rpohan@jurnas.com

No comments :