Konspirasi Cantik Para Pendekar dan Obok-Obok Golkar

ADA YANG menarik disaat orang banyak membahas masalah politik yang hangat bekembang di Indonesia pasca terpilihnya Jokowi menjadi Presiden Republik Indonesia. Lembaga wakil rakyat di DPR-RI terbentuk dalam dua kelompok besar yaitu Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Awalnya KIH memposisikan dirinya sebagai “benteng” pemerintah dan KMP sebagai penyeimbang yang konsep awalnya bermakna oposisi. Kemuatan KMP secara matematis mampu berbuat “apa saja” bila menggunakan mekanisme voting disetiap pengambilan keputusan terutama yang berkaitan langsung dengan koreksi Jokowi. Namun yang namanya politik itu sendiri sudah lama dikenal  sebagai sesuatu yang tidak mengenal kawan abadi serta tidak mengaminkan adanya musuh abadi tentunya semua akan mengalir tanpa arah  yang bisa dipastikan kini.

KMP di nakhkodai Partai Golkar sebagai pemenang kedua pada pemilu legisltaif yang lalu yang notabene memiliki kursi terbanyak kedua  setelah partai berlambang banteng di DPR-RI. Tentu posisi Partai Golkar  memegang peran yang sangat strategis dalam berbagai pengambilan keputusan di DPR-RI. Itulah alasan yang menjadikan Partai Golkar sebagai “syurga” bagi orang-orang yang memiliki cita-cita mengambil peran dalam setiap “proyek” kekuasaan.

Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar di Bali yang diklaim dihadiri 100 persen pemegang mandat Partai Golkar seluruh Indonesia ternyata tidak di akui oleh Kemenkumham. Aburizal Bakrie (ARB) yang terpilih secara aklamasi sepertinya “dikerjai” oleh Munas Ancol yang dikomandoi Agung Laksono. Mahkamah Partai Golkar pun mencari aman dengan membuat keputusan “bencong”. Padahal bila menilik beberapa alasan mem-PTUN kan keputusan Menkumham di kubu ARB bahwa banyak mandat palsu pada Munas Ancol dan akhirnya tidak kourum sesuai AD/ART Partai Golkar. Semua seperti telah ada skenarionya dan tahapan-tahapan berlangsung dengan cepat sekali. Tidaklah heran bila seorang pengamat politik berkomentar di layar kaca yang mengejek bahwa pemerintahan tercepat yang mengeluarkan sebuah keputusan (Mengkumham) beberapa jam setelah di lantik Presiden.

Di luar permasalahan itu semua, beberapa hal menarik sebagai catatan yang ternyata bila di urut satu persatu, sepertinya ada konspirasi dan mungkin “perselingkuhan” tingkat tinggi yang dipertontonkan. Namun sepertinya di satu sisi ada yang tidak menyadarinya dan di sisi lain ada yang sudah terbius olehnya. Sebelum ribut-ribut Bali dan Ancol, Partai Golkar bersama KMP-nya ternyata telah “mengalah” dengan ikut menyetujui peraturan pemerintah pengganti –undang yang membatalkan Pilkada oleh DPRD menjadi Pilkada langsung. Padahal jauh sebelumnya timbang-timbang dan perkalian KMP jika Pilkada melalui DPRD dilaksanakan maka lebih dari dua per tiga kepala daerah gubernur/bupati atau walikota akan direbut dan dikuasi kader KMP. Sementara Kubu Agung Laksono entah mungkin ingin mengambil simpati penguasa sudah terlebih dahulu memposisikan diri mendukung pilkada langsung.

Kemudian, Partai Golkar bersama KMP juga telah berubah pikiran dengan mengikutsertakan KIH untuk mengisi kursi pada alat-alat kelengkapan DPR-RI yang selama ini diproyeksikan dikuasai penuh oleh KMP. Kubu Agung Laksono selalu memposisikan kelompoknya seirama dengan penguasa dan pada akhirnya ARB bersama KMP pun mengambil sikap yang sama. Perbedaannya pada saat itu ARB masih di atas angin untuk berbuat dan bisa bersuara lantang membawa Golkar bersama KMP “mengambil muka” penguasa. Terlihat pada pemberian dukungan terhadap calon Kapolri yang diajukan Jokowi untuk mendapat persetujuan DPR-RI. Sehingga prosesnya menjadi mulus tanpa ada hambatan walau riak-riak banyak muncul sebelumnya ditengah permasalahan yanga sedang melanda pimpinan KPK.

Sepertinya saat ini mungkin presiden sedang galau karena adanya pelangi dalam tubuh partai pengusungnya di KIH. Serangan banyak ditujukan kepadanya yang ternyata datang dari KIH. Belum lagi Megawati Sukarnoputri secara tegas dalam pidatonya mengatakan bahwa Jokowi adalah petugas partai. Ini menggambarkan bahwa kebijakan-kebijakan yang di ambil Presiden sepenuhnya telah melalui persetujuan PDIP bila diterjemahkan dari pernyataan Megawati tersebut. Alangkah naïf nya bila Presiden nya adalah Presiden partai bukan presiden rakyat. Ada statemen bahwa keputusan Menkumham yang notabene kader PDIP, tidak sepengetahuan nya namun ada juga  pertanyaan, mengapa keputusan tersebut diambil saat Presiden berada di luar negeri. Bak seperti meniru pendahulunya, model waktu pengambilan keputusan-keputusan pentingpun di luncurkan.

Ada banyak tafsiran politik dampak dari keputusan Menkumham yang notabene adalah pembantu Presiden. Namanya pembantu mirip-mirip pembantu rumah tanggalah, sejatinya akan mustahil bila melakukan sesuatu tanpa sepengetahuan boss-nya. Permasalahannya, para menteri ini boss nya ada berapa ?

Dari berbagai hal yang dipertontonkan itu, kubu Agung Laksono sepertinya dijadikan putra mahkota oleh penguasa yang tidak bisa dibendung oleh petugas partai. Bergabungnya Golkar di KIH tentu akan memuluskan apapun keinginan KIH di bawah pimpinan PDI Perjuangan. ARB seharusnya bertindak lebih cepat lagi dengan memberikan tawaran-tawaran lebih “menggiurkan” lagi kepada penguasa bahkan kalau perlu menjadikannya sebagai salah satu boss partai di KMP atau ikut memperjuangkannya untuk tampil sebagai boss di partai pengusungnya, dulu.  Menurut analisa, ketika ARB melakukan ini maka kedepan orang-orang kubu Munas Ancol akan menjadi pesakitan dan PTUN memenangkan Munas Bali. Pada akhirnya ARB akan kembali memimpin Golkar dengan warna baru bersama penguasa sebagai balas budi.

Inillah resiko politik yang harus di jalani Golkar yang harus tetap tegar walau sepertinya di gembosi sana dan sini. Harus bijak melihat peluang walau sepertinya “harga penawaran”  terhadap sesuatu yang harus di tebus itu semakin mahal. Tarik ulur kepentingan pengakuan terhadap Golkar Bali atau Golkar Ancol hampir mirip seperti seorang ibu yang sedang menawar sebuah baju di toko. Baju nya sangat bagus, pembelinya banyak, tentu harga yang cocok menurut penjual lah yang akan mendapatkan baju tersebut. Deal-deal politik melayang di udara tergantung Bali atau Ancol yang lebih dulu mengaminkannya.   (Penulis adalah Pengamat social, politik dan pemerintahan lulusan S-2 Universitas Indonesia)